Sangatta - Besarnya potensi pasar pangan di Kutai Timur (Kutim) dinilai menjadi peluang besar bagi pengembangan sektor pertanian daerah. Ketua DPRD Kutim, Jimmi, menegaskan peluang tersebut harus dimanfaatkan secara serius melalui perencanaan yang matang.

Ia menyampaikan, selama ini ukuran kebutuhan minimal masyarakat masih mengacu pada pendapatan sekitar Rp600.000 per orang per bulan, yang di dalamnya sudah mencakup kebutuhan makan seperti karbohidrat, protein, sayur, dan kebutuhan gizi lainnya.

Namun angka tersebut tidak lagi sesuai dengan kondisi di lapangan. Jimmi mencontohkan program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang menetapkan anggaran Rp15.000 per sekali makan. Jika satu orang makan dua kali sehari, maka kebutuhan makan per bulan sudah mencapai sekitar Rp900.000.

“Kalau anggaran makan saja sudah Rp900.000 per bulan, seharusnya ukuran kebutuhan minimal juga di angka itu, bukan lagi Rp600.000,” ujar Jimmi.

Ia menambahkan, dengan jumlah penduduk Kutim sekitar 456.333 jiwa, jika kebutuhan pangan minimal dihitung Rp600.000 per orang per bulan, maka nilai pasar diperkirakan sekitar Rp270 miliar per bulan atau sekitar Rp3,2 triliun per tahun.

“Kita rata-ratakan saja kebutuhannya. Itu baru batas minimal. Di dalamnya ada beras, sayur, buah, tempe, tahu, kedelai, ikan, dan kebutuhan pangan lainnya. Pasarnya sangat besar, dan itu sebenarnya ada di tangan pemerintah untuk mengatur,” tambahnya.

Menurutnya, potensi tersebut harus menjadi dasar dalam perencanaan pembangunan daerah, termasuk dalam pengembangan program pemanfaatan 100.000 hektare lahan pertanian di Kutim.

Jimmi juga mendorong generasi muda agar tidak ragu terjun ke sektor pertanian. Menurutnya, pertanian sekarang sudah jauh lebih modern dan didukung teknologi.

“Petani sekarang harus pakai teknologi, alat modern, dan bisa menghasilkan lebih banyak. Jadi tidak perlu lagi malu menjadi petani,” katanya.

Selain itu, ia menyebut Kutim memiliki posisi strategis karena jumlah penduduk besar, lahan luas, dan peluang pasar yang masih terbuka. Namun, semua itu harus dijalankan dengan kerja sama antara pemerintah dan masyarakat.

“Peluang pasar ini adalah tantangan kita bersama. Sekarang tinggal bagaimana kita memulainya,” pungkasnya.

(Sf/Rs)