Cari disini...
Seputarfakta.com - Agus Saputra -
Seputar Kaltim
Bupati PPU, Mudyat Noor (Foto: Agus Saputra/Seputarfakta.com)
Penajam - Beredar kabar pelaksanaan Pekan Olahraga Pelajar Daerah (Popda) XVIII Kalimantan Timur (Kaltim) di Penajam Paser Utara (PPU) ditunda.
Agenda dari Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kaltim itu semula dijadwalkan terlaksana pada Oktober 2025 dan diduga ditunda hingga November karena permasalahan anggaran.
Bupati PPU, Mudyat Noor mengaku sempat menolak pelaksanaan Popda XVIII Kaltim di wilayahnya karena harus menanggung beban anggaran hingga belasan miliar dari pemprov.
Menurutnya, penyelenggaraan Popda Kaltim merupakan tanggung jawab pemprov sebagai pelaksana utama.
“Dulu saya sempat nolak karena kita dibebankan belasan miliar untuk pelaksanaan popda. Padahal popda Kaltim itu gawean (pekerjaan) provinsi, bukan daerah,” ujar Mudyat, Senin (15/9/2025).
Ia menyatakan pemerintah daerah (pemda) telah berupaya memastikan pelaksanaan Popda Kaltim di PPU dengan mengalokasikan anggaran sekitar Rp4 miliar, tapi jumlah itu dinilai belum cukup dengan nominal yang diinginkan pemprov.
“Jadi jangan salahkan daerah kalau pelaksanaan Popda Kaltim ditunda. Masih syukur PPU mau menganggarkan,” jelasnya.
Meski begitu, jadwal penyelenggaraan popda masih bergantung pada penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Perubahan 2025, lantaran sempat terjadi perubahan nomenklatur.
“Karena ada perubahan nomenklatur, sehingga kita masukkan kembali ke dalam APBD Perubahan. Jadi itu diketok, maka pelaksanaannya diketok juga,” tandasnya.
(Sf/Lo)
Tim Editorial
Cari disini...
Seputarfakta.com - Agus Saputra -
Seputar Kaltim
Bupati PPU, Mudyat Noor (Foto: Agus Saputra/Seputarfakta.com)
Penajam - Beredar kabar pelaksanaan Pekan Olahraga Pelajar Daerah (Popda) XVIII Kalimantan Timur (Kaltim) di Penajam Paser Utara (PPU) ditunda.
Agenda dari Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kaltim itu semula dijadwalkan terlaksana pada Oktober 2025 dan diduga ditunda hingga November karena permasalahan anggaran.
Bupati PPU, Mudyat Noor mengaku sempat menolak pelaksanaan Popda XVIII Kaltim di wilayahnya karena harus menanggung beban anggaran hingga belasan miliar dari pemprov.
Menurutnya, penyelenggaraan Popda Kaltim merupakan tanggung jawab pemprov sebagai pelaksana utama.
“Dulu saya sempat nolak karena kita dibebankan belasan miliar untuk pelaksanaan popda. Padahal popda Kaltim itu gawean (pekerjaan) provinsi, bukan daerah,” ujar Mudyat, Senin (15/9/2025).
Ia menyatakan pemerintah daerah (pemda) telah berupaya memastikan pelaksanaan Popda Kaltim di PPU dengan mengalokasikan anggaran sekitar Rp4 miliar, tapi jumlah itu dinilai belum cukup dengan nominal yang diinginkan pemprov.
“Jadi jangan salahkan daerah kalau pelaksanaan Popda Kaltim ditunda. Masih syukur PPU mau menganggarkan,” jelasnya.
Meski begitu, jadwal penyelenggaraan popda masih bergantung pada penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Perubahan 2025, lantaran sempat terjadi perubahan nomenklatur.
“Karena ada perubahan nomenklatur, sehingga kita masukkan kembali ke dalam APBD Perubahan. Jadi itu diketok, maka pelaksanaannya diketok juga,” tandasnya.
(Sf/Lo)