Samarinda - Suhu politik di lingkungan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kalimantan Timur mendadak memanas pasca beredarnya pengumuman hasil seleksi Komisioner Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID) Kaltim periode baru.

Wakil Ketua DPRD Kaltim, Yenni Eviliana, bereaksi keras dan menyatakan penolakan tegas terhadap hasil keputusan yang baru saja dipublikasikan tersebut.

Kritik pedas ini dilontarkan Yenni setelah mengetahui bahwa pengumuman nama-nama komisioner terpilih telah diunggah di akun media sosial resmi DPRD Provinsi Kaltim, Jumat (21/11/2024).

Politisi perempuan dari Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) ini menilai proses pengumuman tersebut cacat prosedur karena tidak melalui mekanisme koordinasi yang semestinya.

"Intinya baik pimpinan, ketua fraksi, hingga ketua komisi menolak hasil daripada keputusan ini," ujar Yenni Eviliana saat dikonfirmasi awak media.

Menurut Yenni, penolakan ini didasari alasan kuat bahwa pihak-pihak terkait dalam seleksi tersebut tidak berkoordinasi dengan Fraksi PKB, unsur pimpinan, maupun Ketua Komisi I DPRD Kaltim.

Padahal, Komisi I merupakan alat kelengkapan dewan (AKD) yang membawahi langsung bidang hukum dan pemerintahan, termasuk kegiatan seleksi KPID ini.

Yenni menyayangkan sikap pihak-pihak yang mengambil keputusan tanpa melibatkan Ketua Komisi I yang notabene berasal dari Fraksi PKB.

Ia mengakui bahwa saat ini Ketua Komisi I memang sedang dalam kondisi sakit. Namun, menurutnya, hal itu tidak bisa dijadikan alasan pembenaran untuk melangkahi wewenang dan mengabaikan etika komunikasi politik.

"Walaupun Ketua Komisi I dari Fraksi PKB lagi sakit, paling tidak harusnya yang benar adalah secara bijaksana tetap koordinasi. Bagaimanapun keputusan kan tetap keputusan bersama, bukan secara individual," tegas Yenni dengan nada kecewa.

Dianggap Keputusan Sepihak

Lebih lanjut, Yenni menegaskan bahwa Fraksi PKB merasa dilangkahi. Ia menyebut keputusan yang tiba-tiba muncul di media sosial tersebut sebagai tindakan sepihak yang mencederai kebersamaan di lembaga legislatif.

"Kami Ketua Fraksi PKB menolak keras hal ini. Walaupun ini sudah masuk ke sosial media atau berita-beritanya mungkin sudah tersebar luas, kami tetap menolak keras," ucapnya.

Bagi Yenni, ketiadaan komunikasi dengan Ketua Komisi I adalah kesalahan fatal dalam pengambilan keputusan strategis publik seperti pemilihan komisioner KPID.

"Keputusan ini diambil secara sepihak karena tidak berkomunikasi dengan Ketua Komisi I," tambahnya.

Sebagai tindak lanjut atas protes keras ini, Yenni Eviliana meminta agar pengumuman hasil seleksi KPID Kaltim tersebut segera ditinjau ulang.

Ia menilai langkah ini perlu diambil untuk mengembalikan marwah keputusan dewan yang seharusnya bersifat kolektif kolegial, bukan keputusan orang per orang.

"Seharusnya ditinjau ulang. Kalau menolak keras dari fraksi, dan ini Ketua Komisi I sebagai ketua komisinya juga dari Fraksi PKB, menurut saya secara pribadi harusnya ditinjau ulang," paparnya.

Yenni juga membocorkan bahwa dalam waktu dekat, Komisi I DPRD Kaltim akan segera mengambil langkah resmi terkait polemik ini.

"Nanti akan ada konferensi pers atau pemberitaan langsung dari Komisi I terkait hal ini," pungkasnya.

(Sf/Rs)