Balikpapan - Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) menjadikan Musyawarah Cabang (Muscab) sebagai ajang konsolidasi partai sekaligus membahas sejumlah isu strategis daerah, terutama yang berkaitan dengan kebutuhan dasar masyarakat.

Ketua DPW PKB Kaltim, Syafruddin mengatakan fokus utama partai kini adalah peningkatan pelayanan publik, termasuk sektor kesehatan, pendidikan, infrastruktur, serta pemenuhan kebutuhan dasar seperti air bersih dan listrik.

“Yang utama adalah pelayanan publik. Kesehatan, pendidikan, infrastruktur dan kebutuhan dasar masyarakat Kaltim masih menjadi persoalan yang harus diselesaikan,” ucap Udin kepada awak media, Rabu (8/4/2026).

Udin mengungkap hingga kini masih terdapat sekitar 100 desa di Kaltim yang belum teraliri listrik secara optimal. Meski demikian, sebagian wilayah tersebut tengah dalam proses pembangunan jaringan listrik.

“Sekitar 37 desa saat ini sedang dalam progres pemasangan listrik desa. Ini menjadi perhatian serius kami,” jelasnya.

Sebagai anggota DPR RI yang bermitra dengan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), dia menegaskan komitmennya untuk memperjuangkan pemerataan listrik di Kaltim. Ia menargetkan pada tahun 2027 tidak ada lagi desa yang belum teraliri listrik.

“Target kami Kaltim zero desa gelap pada 2027. Ini kewenangan pemerintah pusat melalui Kementerian ESDM, dan saya akan terus memperjuangkan hal tersebut,” tegasnya.

Pemilihan Balikpapan sebagai lokasi Muscab disebut karena pertimbangan strategis dan efisiensi. Dengan mengumpulkan seluruh DPC di satu lokasi, konsolidasi dinilai lebih efektif dibandingkan pelaksanaan di masing-masing daerah.

Selain membahas isu pembangunan, PKB Kaltim juga menyinggung arah politik ke depan. Ditegaskan bahwa partainya tidak akan lagi mengusung Rudy Mas’ud sebagai calon gubernur pada Pilkada mendatang.

“Ini sudah menjadi komitmen PKB Kaltim. Apapun skemanya, kami tidak akan mengusung kembali karena sudah tidak sejalan,” akunya.

Keputusan tersebut, lanjutnya, dipengaruhi sejumlah faktor, mulai dari dinamika politik hingga evaluasi kinerja pemerintahan daerah. Dirinya juga menyoroti masih banyaknya jabatan kepala organisasi perangkat daerah (OPD) yang diisi pelaksana tugas (Plt).

“Masih ada sekitar 12 OPD yang kosong. Ini tentu berdampak pada jalannya program karena Plt memiliki kewenangan terbatas,” katanya.

Meski demikian, sebutnya, dirinya tetap fokus pada tugas di DPR RI, khususnya dalam bidang energi. Terkait Pilgub Kaltim 2030, ia memastikan PKB telah menyiapkan kader internal untuk maju, salah satunya adalah Fahmi.

“PKB punya kader yang siap. Salah satunya Fahmi, dan kami optimistis bisa bersaing,” pungkasnya.

(Sf/Lo)