Samarinda - Suhu politik di Kalimantan Timur (Kaltim) menjelang pengesahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 2027 kian memanas.

Ketua Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Kaltim sekaligus Anggota Komisi XII DPR RI, Syafruddin mengeluarkan instruksi tegas kepada seluruh anggota Fraksi PKB di DPRD untuk mengawal ketat rancangan anggaran tersebut.

Pria yang akrab disapa Udin ini menegaskan, APBD 2027 harus memiliki orientasi dan keberpihakan yang jelas kepada rakyat.

Salah satu indikator utamanya adalah ketersediaan skema Bantuan Keuangan (Bankeu) yang menjadi hak bagi kabupaten dan kota di Kaltim.

"Saya sudah memerintahkan kepada seluruh anggota DPRD dari PKB agar dalam merumuskan APBD 2027 harus betul-betul berorientasi pada keberpihakan kepada rakyat," ujar Syafruddin ditemui di Samarinda, Senin (6/4/2026).

Syafruddin mengancam akan menarik fraksinya dari ruang sidang jika struktur atau batang tubuh APBD dinilai merugikan masyarakat dan mengabaikan jatah Bankeu.

"Ketika skema APBD tidak berpihak, terutama dalam hak atau jatah kabupaten/kota berupa bantuan keuangan tidak ada, saya sudah perintahkan agar tidak melanjutkan pembahasan. Fraksi PKB akan mengambil opsi walkout atau bentuk perlawanan lainnya," tegasnya.

Sikap tegas ini diambil di tengah kondisi pembahasan anggaran yang saat ini tengah mengalami kebuntuan (deadlock).

Syafruddin menyebut proses pembahasan di tahap awal belum kunjung selesai dan masih tertahan. Selain masalah alokasi anggaran, Syafruddin juga menyoroti arah kebijakan pimpinan daerah saat ini.

Ia menegaskan PKB Kaltim akan terus berada di garis depan untuk menolak setiap kebijakan yang dinilai tidak menguntungkan masyarakat luas.

"Prinsipnya kita akan melawan kebijakan kepemimpinan Rudi-Seno yang tidak pro-rakyat," pungkasnya.

(Sf/Lo)