Cari disini...
Seputar Kaltim
PJ Gubernur Pastikan Pelayanan Publik dan Hak Pilih di Rumah Sakit
Penjabat Gubernur Kaltim, Akmal Malik saat melakukan kunjungan ke RSUD AW Sjaranie pada Selasa (13/2/2024). (Foto: Maulana/Seputarfakta.com)
Samarinda - Penjabat (PJ) Gubernur Kalimantan Timur, Akmal Malik, meninjau Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Abdoel Wahab Sjaranie, Samarinda, Selasa (13/2/2024), menjelang pemilihan umum 2024.
Ia memastikan bahwa pelayanan publik di rumah sakit tetap berjalan dengan baik, dan hak pilih warga yang berada di rumah sakit tidak terabaikan.
"Pelayanan publik harus tetap berjalan, karena publik tetap harus mendapatkan haknya. Besok kita akan berpesta demokrasi, tapi tidak boleh mengganggu pelayanan publik," kata Akmal Malik usai meninjau RSUD AWS.
Ia mengapresiasi RSUD AWS yang sudah mengatur sistem kerja personel dan pelayanan, sehingga tidak mengganggu proses pemilu.
"Di RSUD AWS ini sudah diatur sedemikian rupa, pergantian personel perawat dulu, dari sisi pelayan ada shift. Saya sengaja ke rumah sakit karena pelayanan publik paling mendasar," ujarnya.
Akmal Malik juga mengatakan bahwa ia akan berkoordinasi dengan Komisi Pemilihan Umum (KPU) untuk memfasilitasi hak pilih warga yang berada di rumah sakit, baik pasien maupun keluarga yang mengantar.
"RSUD AWS ini adalah rumah sakit rujukan, jadi banyak datang dari berbagai daerah bahkan luar Kaltim. Seperti tadi di Instalasi Nuklir banyak sekali di luar Kaltim. Kita ingin konsolidasi dengan KPU agar hak warga baik yang mengantar maupun sedang berobat jangan sampai terganggu," jelasnya.
Ia menambahkan bahwa sebagian besar warga yang berada di rumah sakit masih berkeinginan untuk menggunakan hak pilihnya.
"Tadi saya sudah tanya juga beberapa kemungkinan tidak memilih, tapi secara umum mengatakan mereka memilih. Ada yang dari Sanga-sanga, malam ini mereka kembali untuk besok memilih," tuturnya.
Selain itu, ia juga memastikan bahwa dokter dan tenaga medis yang memiliki data kependudukan di luar daerah dapat menggunakan hak pilihnya dengan fasilitas Daftar Pemilih Tambahan (DPTb).
"Untuk dokter ada yang dari Jakarta, mereka sudah pindah dan besok akan dapat DPTb. Tidak banyak memang, tetapi ada. Kita akui memang masih banyak tenaga medis kita dari luar Kaltim, tetapi mereka ini diberikan fasilitas oleh KPU sebagai DPTb," pungkasnya.
(Sf/Rs)
Cari disini...
Seputar Kaltim
PJ Gubernur Pastikan Pelayanan Publik dan Hak Pilih di Rumah Sakit
Penjabat Gubernur Kaltim, Akmal Malik saat melakukan kunjungan ke RSUD AW Sjaranie pada Selasa (13/2/2024). (Foto: Maulana/Seputarfakta.com)
Samarinda - Penjabat (PJ) Gubernur Kalimantan Timur, Akmal Malik, meninjau Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Abdoel Wahab Sjaranie, Samarinda, Selasa (13/2/2024), menjelang pemilihan umum 2024.
Ia memastikan bahwa pelayanan publik di rumah sakit tetap berjalan dengan baik, dan hak pilih warga yang berada di rumah sakit tidak terabaikan.
"Pelayanan publik harus tetap berjalan, karena publik tetap harus mendapatkan haknya. Besok kita akan berpesta demokrasi, tapi tidak boleh mengganggu pelayanan publik," kata Akmal Malik usai meninjau RSUD AWS.
Ia mengapresiasi RSUD AWS yang sudah mengatur sistem kerja personel dan pelayanan, sehingga tidak mengganggu proses pemilu.
"Di RSUD AWS ini sudah diatur sedemikian rupa, pergantian personel perawat dulu, dari sisi pelayan ada shift. Saya sengaja ke rumah sakit karena pelayanan publik paling mendasar," ujarnya.
Akmal Malik juga mengatakan bahwa ia akan berkoordinasi dengan Komisi Pemilihan Umum (KPU) untuk memfasilitasi hak pilih warga yang berada di rumah sakit, baik pasien maupun keluarga yang mengantar.
"RSUD AWS ini adalah rumah sakit rujukan, jadi banyak datang dari berbagai daerah bahkan luar Kaltim. Seperti tadi di Instalasi Nuklir banyak sekali di luar Kaltim. Kita ingin konsolidasi dengan KPU agar hak warga baik yang mengantar maupun sedang berobat jangan sampai terganggu," jelasnya.
Ia menambahkan bahwa sebagian besar warga yang berada di rumah sakit masih berkeinginan untuk menggunakan hak pilihnya.
"Tadi saya sudah tanya juga beberapa kemungkinan tidak memilih, tapi secara umum mengatakan mereka memilih. Ada yang dari Sanga-sanga, malam ini mereka kembali untuk besok memilih," tuturnya.
Selain itu, ia juga memastikan bahwa dokter dan tenaga medis yang memiliki data kependudukan di luar daerah dapat menggunakan hak pilihnya dengan fasilitas Daftar Pemilih Tambahan (DPTb).
"Untuk dokter ada yang dari Jakarta, mereka sudah pindah dan besok akan dapat DPTb. Tidak banyak memang, tetapi ada. Kita akui memang masih banyak tenaga medis kita dari luar Kaltim, tetapi mereka ini diberikan fasilitas oleh KPU sebagai DPTb," pungkasnya.
(Sf/Rs)