Samarinda - Penjabat Gubernur Kalimantan Timur, Akmal Malik menyinggung kegiatan rapat yang dilaksanakan oleh setiap Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang selalu menggunakan fasilitas hotel.

Akmal menyayangkan hal ini terus terjadi, menurutnya anggaran tersebut setidaknya dapat ditujukan kepada satu sasaran program yang pro terhadap masyarakat.

"Dana besar tapi habis untuk di hotel," ungkapnya dalam sebuah acara Stunting di Kutai Kartanegara, Selasa.

Akmal melihat rapat yang membawa atas kebijakan untuk masyarakat, menurut Akmal sebaiknya dirundingkan bersama dan datang langsung menemui masyarakat. Seperti yang dia contohkan dalam kasus stunting, seharusnya pelaksanaan rapat ditentukan di tempat yang memiliki kasus stunting yang tinggi. "Datang ke posyandu, rapat, ini lebih real (nyata)," ujar Akmal.

Pengamat Ekonomi dan kebijakan publik dari Universitas Islam Negeri Sultan Aji Muhammad Idris Samarinda, Ahmad Syarif melihat kondisi ini terjadi karena tidak ada data dan sasaran yang tepat. "Kerangka sebuah program itu harus terbentuk, termasuk data yang disajikan dalam pelaksanaan program agar tepat sasaran," ungkap Syarif di Samarinda.

Lebih rinci lagi, Syarif mencontohkan untuk pembagian bantuan sosial atau Bansos, pemerintah harus memiliki target dan data yang jelas dalam satu daerah. Apabila data yang dimiliki rancu bahkan tidak ada, maka anggaran yang dimiliki tersebut akan digunakan untuk kegiatan lain.

"Sehingga perlunya data yang jelas, ada satu daerah contohnya yang tidak kebagian bansos, ini terjadi karena pemerintah tidak memiliki datanya, maka otomatis seperti yang dimaksud Pj itu bernar larinya akan ke Hotel," tukasnya.

(Sf/Rs)