Seputar Kaltim

    PJ Gubernur Kaltim Minta Warga Pemaluan Mendukung Kehadiran IKN

    Penulis:Maulana|Redaktur:Rusdianto
    27 Juni 2024 pukul 18:55 WITA

    Penjabat Gubernur Kalimantan Timur, Akmal Malik saat sosialisasi PDSK. (Foto: HO-BiroAdpim Setdaprov Kaltim)

    Samarinda - Penjabat Gubernur Kalimantan Timur, Akmal Malik melakukan sosialisasi mengenai Penanganan Dampak Sosial Kemasyarakatan (PDSK) kepada warga Pemaluan, Penajam Paser Utara (PPU), pada Kamis (27/6/2024). 

    Dalam rangka percepatan perolehan tanah di wilayah Ibu Kota Nusantara (IKN) itu, Akmal Malik mengajak warga PPU, dan umumnya warga Kaltim untuk dapat mendukung atas kehadiran IKN.

    Dihadiri Ketua Ada Pemaluan, tokoh masyarakat Pemaluan, Lurah Pemaluan hingga unsur pemerintahan yang hadir, seperti Kepala Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah Setda Prov Kaltim, Deputi Bidang Sosial Budaya Otorita IKN Alimuddin, Danrem 091/ASN Brigjen TNI Anggara Sitompu, PJ Bupati PPU Makmur Marbun serta jajaran Forkopimda Kabupaten PPU.

    Akmal mengingatkan bahwa keadaan di Indonesia selama ini identik dengan Jawa Sentris, adapun yang mendasari hal itu adalah mengenai pembangunan dan ekonomi terpusat. Ditandai kepindahan IKN ke Benua Etam, harus merubah pandangan masyarakat menjadi Indonesia Sentris.

    "Sehingga kehadiran IKN di Kaltim sebagai wujud menciptakan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Kaltim ini akan mampu mentrigger ekonomi dan tumbuhnya sentra-sentra baru," terangnya.

    Bahkan Akmal ikut menyampaikan asalnya dari mana, dia berasal dari Padang, ikut dalam proses pembangunan IKN. "Semua mendukung IKN, masa orang Desa Pemaluan tidak mendukung IKN," kelakar Akmal.

    Ia juga sebagai Direktur Jenderal Otonomi Daerah Kementerian Dalam Negeri juga turut berperan dalam andil memberikan hak perlindungan dan menyejahterakan masyarakat, termasuk warga sekitar IKN. Akmal juga berpandangan pembangunan IKN ini akan bersentuhan langsung dengan kepentingan masyarakat sekitar.

    "Saya sebagai Pj  Gubernur Kaltim dan masih Dirjen Otonomi Daerah wajib membantu dan memastikan bahwa masyarakat saya terlindungi serta terpenuhi hak-haknya," tegasnya.

    Ia meminta seluruh pihak terkait program PDSK untuk segera melakukan pertemuan lebih lanjut di lapangan.

    "Saya mau bertemu langsung dengan masyarakat di lapangan. Saya akan datang nanti ke lokasi warga Desa Pemaluan, ya silaturahmi lah," tukasnya.

    (Sf/Rs)

    Seputar Kaltim

    PJ Gubernur Kaltim Minta Warga Pemaluan Mendukung Kehadiran IKN

    Penulis:Maulana|Redaktur:Rusdianto
    27 Juni 2024 pukul 18:55 WITA

    Penjabat Gubernur Kalimantan Timur, Akmal Malik saat sosialisasi PDSK. (Foto: HO-BiroAdpim Setdaprov Kaltim)

    Samarinda - Penjabat Gubernur Kalimantan Timur, Akmal Malik melakukan sosialisasi mengenai Penanganan Dampak Sosial Kemasyarakatan (PDSK) kepada warga Pemaluan, Penajam Paser Utara (PPU), pada Kamis (27/6/2024). 

    Dalam rangka percepatan perolehan tanah di wilayah Ibu Kota Nusantara (IKN) itu, Akmal Malik mengajak warga PPU, dan umumnya warga Kaltim untuk dapat mendukung atas kehadiran IKN.

    Dihadiri Ketua Ada Pemaluan, tokoh masyarakat Pemaluan, Lurah Pemaluan hingga unsur pemerintahan yang hadir, seperti Kepala Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah Setda Prov Kaltim, Deputi Bidang Sosial Budaya Otorita IKN Alimuddin, Danrem 091/ASN Brigjen TNI Anggara Sitompu, PJ Bupati PPU Makmur Marbun serta jajaran Forkopimda Kabupaten PPU.

    Akmal mengingatkan bahwa keadaan di Indonesia selama ini identik dengan Jawa Sentris, adapun yang mendasari hal itu adalah mengenai pembangunan dan ekonomi terpusat. Ditandai kepindahan IKN ke Benua Etam, harus merubah pandangan masyarakat menjadi Indonesia Sentris.

    "Sehingga kehadiran IKN di Kaltim sebagai wujud menciptakan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Kaltim ini akan mampu mentrigger ekonomi dan tumbuhnya sentra-sentra baru," terangnya.

    Bahkan Akmal ikut menyampaikan asalnya dari mana, dia berasal dari Padang, ikut dalam proses pembangunan IKN. "Semua mendukung IKN, masa orang Desa Pemaluan tidak mendukung IKN," kelakar Akmal.

    Ia juga sebagai Direktur Jenderal Otonomi Daerah Kementerian Dalam Negeri juga turut berperan dalam andil memberikan hak perlindungan dan menyejahterakan masyarakat, termasuk warga sekitar IKN. Akmal juga berpandangan pembangunan IKN ini akan bersentuhan langsung dengan kepentingan masyarakat sekitar.

    "Saya sebagai Pj  Gubernur Kaltim dan masih Dirjen Otonomi Daerah wajib membantu dan memastikan bahwa masyarakat saya terlindungi serta terpenuhi hak-haknya," tegasnya.

    Ia meminta seluruh pihak terkait program PDSK untuk segera melakukan pertemuan lebih lanjut di lapangan.

    "Saya mau bertemu langsung dengan masyarakat di lapangan. Saya akan datang nanti ke lokasi warga Desa Pemaluan, ya silaturahmi lah," tukasnya.

    (Sf/Rs)