Samarinda - Tak terlihat dari pelupuk mata ketika melintasi Jalan Samboja-Muara Jawa, di sana terdapat Waduk Samboja yang sering masuk dalam nominasi bendungan terbaik di Indonesia. Bukan hanya fungsi perairan yang dapat dimanfaatkan masyarakat, juga terdapat keindahan alam yang memukau.

Pengakuan ini datang dari Penjabat Gubernur Kalimantan Timur, Akmal Malik.

Dipaparkan saat acara Coffee Morning bersama rekan jurnalis di Rumah Jabatan Gubernur, pada Rabu (29/5/2024). Ia menyampaikan hasil melalui penelusuran pesawat nirawak, ia mendapati sebuah potensi wisata yang dapat memantik perekonomian lokal.

Namun, hal ini tak serta merta bisa dikelola oleh Dinas Pariwisata (Dispar) Kaltim untuk menjadikan itu sebagai destinasi wisata. Perlu adanya kolaborasi nyata yang dilakukan antar Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dalam memajukan sektor pariwisata di wilayah tersebut. 

Meminjam data dari Dispar Kaltim, Wisatawan Nusantara (Wisnus) yang datang ke Kaltim, itu paling banyak ke Kota Samarinda dan Balikpapan, dengan jumlah total masing-masing kunjungan selama 2023 sebanyak 2.534.015 dan 3.119.216 orang.

Melihat data itu, Akmal geram melihat keadaan sekitar, karena kurangnya destinasi wisata alam yang memadai selayaknya wisata di Berau. Kemudian, Akmal tergerak dan berbicara tentang upaya selanjutnya untuk meningkatkan potensi pariwisata di antara kedua kota itu.

Waduk Semboja menurut pandangan Akmal adalah pengembangan yang tepat untuk destinasi wisata air. Namun, untuk mengembangkan potensi tersebut, kerjasama antara Dinas Pariwisata dan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) sangatlah penting. 

Akmal menyoroti bahwa waduk-waduk ini berada di bawah kewenangan Dinas PUPR, sehingga izin dan dukungan dari instansi tersebut menjadi prasyarat utama.

“Waduk tak bisa difungsikan sebagai destinasi wisata tanpa dukungan dan persetujuan Dinas PUPR atau Kementerian PUPR,” tegas Akmal Malik. 

Meskipun kegiatan olahraga bermotor di sekitar waduk diperbolehkan, pengembangan waduk sebagai kawasan wisata memerlukan koordinasi yang lebih baik antara OPD terkait.

Dalam hal bantuan keuangan untuk mengembangkan potensi pariwisata, Akmal Malik menyatakan bahwa Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur (Pemprov Kaltim) dapat memberikan intervensi dalam jumlah tertentu. 

Meskipun APBD Kaltim mencapai Rp20 triliun, ukuran wilayah yang luas membatasi besaran bantuan yang dapat diberikan. Akmal menekankan pentingnya usulan yang didukung oleh data yang presisi agar bantuan yang diberikan benar-benar efektif. “Permintaan bantuan uang tanpa didukung data, hasilnya zonk,” ungkapnya.

Selain itu, Akmal Malik juga mengajak Kepala Dinas Pariwisata Kaltim, Ririn Sari Dewi, untuk terus berkolaborasi dengan OPD terkait. Infrastruktur pariwisata perlu diperkuat melalui kerjasama dengan Pemerintah Kabupaten/Kota, kelompok-kelompok sadar wisata, pemerintahan desa, dan perusahaan swasta yang beroperasi di sekitar destinasi wisata.

“Pokdarwis perlu dilatih dalam mengelola destinasi wisata, karena pemerintah tidak bisa mengelola langsung seluruh kawasan wisata,” tukas Akmal.

(Sf/Rs)