Samarinda - Penjabat (Pj) Gubernur Kalimantan Timur (Kaltim) Akmal Malik menegaskan bahwa penanganan bencana banjir di Kota Samarinda tidak dapat dilakukan secara parsial, melainkan membutuhkan kolaborasi dan persamaan persepsi antara Pemerintah Provinsi Kaltim dan Pemerintah Kota Samarinda.

"Kita tidak bisa menangani masalah banjir ini sendiri-sendiri. Harus ada persamaan persepsi dan kolaborasi yang kuat antara pemerintah provinsi dan kota," ujar Akmal Malik di Samarinda.

Akmal mengungkapkan bahwa pihaknya telah berkomunikasi dengan Wali Kota Samarinda sejak terjadinya banjir di Jalan Damanhuri beberapa waktu lalu. Komunikasi tersebut bertujuan untuk segera mengambil tindakan penanganan yang diperlukan.

"Tentu kita ingin dinas-dinas terkait bisa menindaklanjuti. Sebab, kita (pemerintah) ini pelayan publik, jadi yang harus kita kedepankan adalah kepentingan masyarakat," kata Akmal.

Oleh karena itu, Akmal menekankan pentingnya menghilangkan ego sektoral antara pemerintah provinsi dan kota. Ia menilai bahwa masyarakat menjadi korban dari banjir yang terjadi setiap tahun.

"Kasihan masyarakat, setiap tahun diisi dengan banjir seperti ini. Kita ingin ke depan ada langkah konkret melalui kolaborasi antara provinsi dan Kota Samarinda," ucapnya.

Akmal juga menyinggung perlunya komitmen yang sama dari kepala daerah yang akan datang, baik di tingkat Provinsi Kaltim maupun kabupaten/kota, dalam penanganan bencana banjir.

"Kalau program itu tergantung kesepakatan. Kalau kedua pihak, baik provinsi maupun kabupaten/kota, sudah duduk bersama, maka program apa pun bisa kita buat, khususnya demi kepentingan masyarakat," katanya.

Lebih lanjut, Akmal berharap rencana pembangunan kolam retensi di Samarinda dapat segera ditindaklanjuti. Menurutnya, pembangunan kolam retensi dapat mengurangi masalah banjir secara bertahap.

Akmal juga mengungkapkan bahwa permasalahan banjir di Samarinda juga disebabkan oleh aliran air dari wilayah Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar). Oleh karena itu, ia menilai Kukar juga memiliki tanggung jawab dalam penanganan banjir di Samarinda.

"Artinya, Kukar juga bertanggung jawab sebab wilayahnya turut menyuplai air ke Samarinda. Sehingga, tidak boleh sebenarnya Kukar tidak bertanggung jawab. Karena walaupun nanti ditangani oleh provinsi, setidaknya kabupaten/kota turut memperhatikan hal tersebut," jelasnya.

Akmal menegaskan bahwa APBD Kaltim dan kabupaten/kota cukup besar untuk memberikan pelayanan yang lebih baik kepada masyarakat, khususnya dalam penanganan banjir.

"Yang penting ada keinginan kita untuk duduk bersama dulu dalam penanganan banjir ini, dan kita pastinya bisa melaksanakan program tersebut," pungkasnya.

(Sf/Rs)