Cari disini...
Seputar Kaltim
Pilih Kotak Kosong Karena Tidak Suka Calonnya, Pengamat: Orientasi kita tidak jelas
Ilustras fenomena pemenangan kotak kosong. (Kolase dari seputarfakta.com)
Samarinda - Relawan Kotak Kosong yang baru dibesut oleh sekelompok orang dengan tujuan memecah suara saat Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) di Kaltim 2024 ini menimbulkan beragam tanggapan. Dari kalangan masyarakat menanyakan apa untungnya jika memilih kotak kosong. Tanggapan itu memantik sebuah diskusi atas relevansi kemajuan sebuah daerah.
Pengamat Politik dari Universitas Mulawarman, Jumansyah memberikan pernyataan yang menohok soal dukungan terhadap pemenangan kotak kosong. Ia menyatakan bahwa tidak ada orientasi yang jelas dari suara pemilih. Karena menurutnya kotak kosong adalah pilihan irasional (tidak rasional), sebab didalamnya tidak ada isi apapun, seperti ide, gagasan serta visi misi untuk kemajuan sebuah daerah.
"Kalau tujuan kita memilih kotak kosong hanya sekedar tidak menyukai calon yang ada, representasi kita itu seolah-olah kelihatan bahwa arah orientasi kita ini enggak jelas," ungkap Jumansyah didatangi di Kampus Unmul Berantas, Senin (5/8/2024).
Ia sebenarnya tidak mempermasalahkan siapa saja yang memilih kotak kosong, karena hal ini sudah diatur dalam UU Nomor 10 Tahun 2016, yang mana satu Paslon memungkinkan terjadi jika berakhirnya masa pendaftaran hanya terdapat satu calon saja.
Terlepas dari sebuah aturan ini, Jumansyah menitikberatkan kepada proses demokrasi yang sedang dipertontonkan oleh elit politik. Seolah-olah kotak kosong merupakan sebuah desain yang telah dibuat dan terjadi tidak secara alamiah.
"Saya berpikir bahwa yang mendesain calon tunggal dan yang mendesain kotak kosong itu sama-sama sebenarnya memiliki hasrat politik yang sangat over. Kenapa demikian? karena dua-duanya ini adalah proses melemahkan demokrasi," jelasnya.
Kembali pada aturan, hal tersebut bukan menjadi masalah. Namun Jumansyah sangat menyayangkan jika pandangan ini dipergunakan terus-menerus dan menjadi sebuah prinsip politik.
"Kalau kita semua berprinsip di situ maka secara tidak langsung substansi demokrasi itu akan pudar, pudarnya itu karena tidak ada ruang diskusi di dalamnya. Maka kita ini seolah-olah menutup ruang-ruang inklusivitas partisipasi masyarakat," tutupnya.
(Sf/Rs)
Cari disini...
Seputar Kaltim
Pilih Kotak Kosong Karena Tidak Suka Calonnya, Pengamat: Orientasi kita tidak jelas
Ilustras fenomena pemenangan kotak kosong. (Kolase dari seputarfakta.com)
Samarinda - Relawan Kotak Kosong yang baru dibesut oleh sekelompok orang dengan tujuan memecah suara saat Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) di Kaltim 2024 ini menimbulkan beragam tanggapan. Dari kalangan masyarakat menanyakan apa untungnya jika memilih kotak kosong. Tanggapan itu memantik sebuah diskusi atas relevansi kemajuan sebuah daerah.
Pengamat Politik dari Universitas Mulawarman, Jumansyah memberikan pernyataan yang menohok soal dukungan terhadap pemenangan kotak kosong. Ia menyatakan bahwa tidak ada orientasi yang jelas dari suara pemilih. Karena menurutnya kotak kosong adalah pilihan irasional (tidak rasional), sebab didalamnya tidak ada isi apapun, seperti ide, gagasan serta visi misi untuk kemajuan sebuah daerah.
"Kalau tujuan kita memilih kotak kosong hanya sekedar tidak menyukai calon yang ada, representasi kita itu seolah-olah kelihatan bahwa arah orientasi kita ini enggak jelas," ungkap Jumansyah didatangi di Kampus Unmul Berantas, Senin (5/8/2024).
Ia sebenarnya tidak mempermasalahkan siapa saja yang memilih kotak kosong, karena hal ini sudah diatur dalam UU Nomor 10 Tahun 2016, yang mana satu Paslon memungkinkan terjadi jika berakhirnya masa pendaftaran hanya terdapat satu calon saja.
Terlepas dari sebuah aturan ini, Jumansyah menitikberatkan kepada proses demokrasi yang sedang dipertontonkan oleh elit politik. Seolah-olah kotak kosong merupakan sebuah desain yang telah dibuat dan terjadi tidak secara alamiah.
"Saya berpikir bahwa yang mendesain calon tunggal dan yang mendesain kotak kosong itu sama-sama sebenarnya memiliki hasrat politik yang sangat over. Kenapa demikian? karena dua-duanya ini adalah proses melemahkan demokrasi," jelasnya.
Kembali pada aturan, hal tersebut bukan menjadi masalah. Namun Jumansyah sangat menyayangkan jika pandangan ini dipergunakan terus-menerus dan menjadi sebuah prinsip politik.
"Kalau kita semua berprinsip di situ maka secara tidak langsung substansi demokrasi itu akan pudar, pudarnya itu karena tidak ada ruang diskusi di dalamnya. Maka kita ini seolah-olah menutup ruang-ruang inklusivitas partisipasi masyarakat," tutupnya.
(Sf/Rs)