Sangatta - Menjelang peringatan Hari Buruh Internasional (May Day), Bupati Kutai Timur (Kutim), Ardiansyah Sulaiman menegaskan agar perusahaan tidak menjadikan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) sebagai solusi utama dalam menghadapi tantangan usaha.

Sorotan ini mencuat seiring adanya kasus PHK terhadap 11 pekerja di Kutim. Ia meminta seluruh perusahaan di Kutim mengedepankan langkah-langkah yang lebih bijak demi menjaga keberlangsungan kerja para karyawan. 

“Saya minta dengan sungguh-sungguh agar langkah PHK itu bisa dihindari. Harus diupayakan semaksimal mungkin supaya tidak terjadi,” ujar Ardiansyah.

Menurutnya, kondisi ekonomi dan dinamika operasional perusahaan memang kerap menjadi tantangan. Namun kondisi tersebut tidak seharusnya langsung berujung pada keputusan yang berdampak pada hilangnya pekerjaan masyarakat.

Sebagai alternatif, Ardiansyah menyarankan agar perusahaan mempertimbangkan penempatan ulang tenaga kerja ke posisi atau lokasi lain yang masih memungkinkan.

“Kalau memang ada kendala di satu lokasi, saya harap bisa dicarikan tempat lain yang masih bisa bersinergi. Ini penting bagi mereka yang masih ingin bekerja dan belum menerima kondisi tersebut,” jelasnya.

Selain itu, Ardiansyah juga menekankan pentingnya tanggung jawab perusahaan terhadap karyawan yang terdampak. Ia mendorong adanya program pemberdayaan, seperti pelatihan atau pembinaan untuk membekali pekerja jika harus menghadapi perubahan kondisi kerja.

Menurutnya, langkah tersebut penting agar para pekerja tetap memiliki peluang untuk mandiri maupun mendapatkan pekerjaan baru.

“Itu yang harus dipikirkan bersama. Kalau memang terjadi sesuatu, maka harus ada langkah pemberdayaan. Jangan sampai mereka dibiarkan tanpa arah,” tegasnya.

Ia mengatakan, pihaknya akan terus memantau perkembangan ketenagakerjaan di Kutim dan mendorong komunikasi antara perusahaan dengan pekerja tetap berjalan baik.

“Yang kita inginkan adalah keseimbangan. Perusahaan tetap berjalan, tapi pekerja juga terlindungi. Itu yang harus dijaga,” pungkasnya.

(Sf/Lo)