Balikpapan — Pertamina Patra Niaga menyebut kebutuhan penambahan kuota BBM subsidi di Kota Balikpapan telah lama dibahas bersama Pemerintah Kota (Pemkot) Balikpapan. Usulan tersebut kini akan ditindaklanjuti melalui pengajuan kepada BPH Migas.

Region Manager Retail Sales Kalimantan Pertamina Patra Niaga, Addieb Arselan mengatakan, koordinasi terkait kebutuhan kuota Pertalite dan Biosolar telah dilakukan melalui berbagai pertemuan formal maupun informal.

“Sebetulnya bukan baru dibuka saat ini. Kami Pertamina Patra Niaga intens ngobrol, diskusi, rapat formal-informal dengan pemkot,” ucap Addieb kepada media, Selasa (1/9/2026).

Menurutnya, Pertamina tidak dapat
mengajukan penambahan kuota secara
langsung, karena penetapan kuota BBM subsidi merupakan kewenangan BPH Migas. Usulan tersebut harus disampaikan melalui pemerintah daerah.

“Angka-angka itu memang sudah ada dan sering kami koordinasikan. Tetapi ini masih usulan dari pemerintah daerah ke BPH Migas,” katanya.

Ia menjelaskan, kebutuhan Pertalite di Balikpapan meningkat seiring perubahan harga BBM non subsidi. Perbedaan harga yang semakin besar dinilai mendorong sebagian konsumen beralih dari Pertamax ke Pertalite.

Kondisi tersebut, kata dia, membuat kebutuhan Pertalite menjadi dinamis. Penurunan kuota pada 2026 juga terjadi ketika selisih harga Pertalite dan Pertamax saat penetapan kuota dinilai belum terlalu besar.

“Ketika 2026 ini turun, waktu itu disparitas harganya juga tidak jauh antara Pertalite dan Pertamax. Namun kemudian terjadi perpindahan konsumen dari Pertamax ke Pertalite,” imbuhnya.

Berdasarkan data Pertamina Patra Niaga, kuota Pertalite Balikpapan pada 2026 diusulkan sebesar 177.030 kiloliter (KL). Namun, kuota yang disetujui BPH Migas hanya 51.868 KL.

Sementara untuk Biosolar, kuota yang diusulkan sebesar 88.667 KL, sedangkan yang disetujui mencapai 83.214 KL.

Addieb memastikan stok BBM di Terminal BBM Balikpapan dalam kondisi aman hingga Desember. Pertamina juga siap menyesuaikan sarana distribusi, apabila pemerintah menetapkan penambahan kuota.

“Berapa pun angka kuotanya, kami akan salurkan. Kemampuan stok, mobil tangki, semua sarana fasilitas kami akan kami sesuaikan,” tegasnya.

Dia menambahkan, penetapan kuota BBM subsidi berkaitan dengan kemampuan fiskal negara karena pembiayaannya bersumber dari APBN. Pertamina hanya menjalankan kebijakan yang ditetapkan pemerintah.

“Ketika dalam dinamikanya ada penyesuaian, ada evaluasi seperti sekarang ini untuk penambahan, itu pasti akan diusulkan bersama dalam forum,” pungkasnya.

(Sf/Lo)