Cari disini...
Seputar Kaltim
Ketua DPRD Kutim. Jimmi. (Foto: Lisda/seputfakta.com)
Sangatta - Penurunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) di Kabupaten Kutai Timur (Kutim) berdampak langsung terhadap melemahnya perputaran uang di masyarakat, yang berimbas pada turunnya daya beli.
Kondisi tersebut kini mulai dirasakan para pedagang di pasar tradisional Sangatta dengan aktivitas jual beli yang tidak seramai sebelumnya.
Menanggapi itu, Ketua DPRD Kutim, Jimmi menyebut penurunan daya beli tidak semata-mata disebabkan oleh faktor pasar.
Menurutnya tekanan ekonomi global turut mempengaruhi kondisi ekonomi daerah, termasuk di Kutim. Selain itu, berkurangnya perputaran uang di masyarakat menjadi faktor utama melemahnya daya beli.
“Daya beli kurang itu bukan karena pasarnya, tapi memang situasi ekonomi global yang mempengaruhi daerah kita juga. Termasuk perputaran uang yang tidak seperti sebelumnya,” ujar Jimmi.
Ia menjelaskan turunnya APBD dari sekitar Rp9,8 triliun menjadi Rp5 triliun turut berdampak besar terhadap jumlah uang yang beredar di masyarakat.
“APBD ini kan besar pengaruhnya. Dari Rp9,8 triliun ke Rp5 triliun, itu penurunannya cukup besar. Uang yang berputar di masyarakat jadi berkurang,” jelasnya.
Ia menambahkan meski pelaku usaha memiliki barang untuk dijual, keterbatasan daya beli masyarakat membuat transaksi tidak berjalan optimal.
“Banyak yang punya barang untuk dijual, tapi uangnya tidak ada. Ini yang jadi persoalan,” tutupnya.
Upaya peningkatan perputaran ekonomi diharapkan dapat mendorong kembali daya beli masyarakat dan aktivitas perdagangan di pasar.
(Sf/Lo)
Cari disini...
Seputar Kaltim

Ketua DPRD Kutim. Jimmi. (Foto: Lisda/seputfakta.com)
Sangatta - Penurunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) di Kabupaten Kutai Timur (Kutim) berdampak langsung terhadap melemahnya perputaran uang di masyarakat, yang berimbas pada turunnya daya beli.
Kondisi tersebut kini mulai dirasakan para pedagang di pasar tradisional Sangatta dengan aktivitas jual beli yang tidak seramai sebelumnya.
Menanggapi itu, Ketua DPRD Kutim, Jimmi menyebut penurunan daya beli tidak semata-mata disebabkan oleh faktor pasar.
Menurutnya tekanan ekonomi global turut mempengaruhi kondisi ekonomi daerah, termasuk di Kutim. Selain itu, berkurangnya perputaran uang di masyarakat menjadi faktor utama melemahnya daya beli.
“Daya beli kurang itu bukan karena pasarnya, tapi memang situasi ekonomi global yang mempengaruhi daerah kita juga. Termasuk perputaran uang yang tidak seperti sebelumnya,” ujar Jimmi.
Ia menjelaskan turunnya APBD dari sekitar Rp9,8 triliun menjadi Rp5 triliun turut berdampak besar terhadap jumlah uang yang beredar di masyarakat.
“APBD ini kan besar pengaruhnya. Dari Rp9,8 triliun ke Rp5 triliun, itu penurunannya cukup besar. Uang yang berputar di masyarakat jadi berkurang,” jelasnya.
Ia menambahkan meski pelaku usaha memiliki barang untuk dijual, keterbatasan daya beli masyarakat membuat transaksi tidak berjalan optimal.
“Banyak yang punya barang untuk dijual, tapi uangnya tidak ada. Ini yang jadi persoalan,” tutupnya.
Upaya peningkatan perputaran ekonomi diharapkan dapat mendorong kembali daya beli masyarakat dan aktivitas perdagangan di pasar.
(Sf/Lo)