Samarinda – Wali Kota Samarinda, Andi Harun, menyampaikan bahwa untuk mencapai target 100 persen kebutuhan air bersih di Kota Samarinda pada 2025-2029, diperlukan dana lebih dari Rp2 triliun. 

Angka itu didapatnya setelah Perumdam Tirta Kencana memaparkan rancangan bisnis (business plan) untuk periode 2025-2029 pada Senin (16/12/2024) di Balai Kota.  

Dalam periode pertama kepemimpinannya, Andi Harun mengklaim telah berhasil meningkatkan cakupan layanan air bersih secara signifikan. Saat ini, hanya tersisa 23 persen dari total kebutuhan air bersih yang belum terpenuhi. Untuk mencapai target 100 persen cakupan layanan air bersih ini, kata Andi Harun, setidaknya dalam setahun dibangun sebuah instalasi pengolahan air (IPA). 

“Dibutuhkan tambahan lebih dari 3.000 liter perdetik dari kondisi eksisting saat ini yang berkisar 2.500-2.700 liter perdetik,” ujar Andi Harun.  

Kebutuhan produksi air bersih ini tentunya akan ditingkatkan secara bertahap hingga mencapai angka 5.500 liter perdetik pada 2029. Meski sumber air baku di Samarinda sangat melimpah dibandingkan daerah lain seperti Balikpapan dan Bontang, tapi untuk mengubahnya menjadi air bersih  membutuhkan infrastruktur yang memadai, khususnya IPA, jaringan perpipaan, serta fasilitas pendukung lainnya.  

Dengan angka yang tak sedikit itu, ia optimis dapat merealisasikannya dalam lima tahun kedepan. Dengan catatan, kolaborasi pembiayaan antara pemerintah kota, provinsi dan pusat berjalan lancar. "Namun, kami juga menyiapkan skenario cadangan jika bantuan keuangan dari provinsi tidak terealisasi,” tambahnya.  

Lebih lanjut, ia menjelaskan bahwa perencanaan cadangan ini penting agar kebutuhan masyarakat tidak terhambat. Menurutnya masih ada beberapa pilihan jalan yang dapat ditempuhnya untuk menunjang realisasi target air bersih ini. 

Karenanya ia menegaskan pada Perumdam agar dapat menyusun berbagai skenario pendanaan, termasuk kemungkinan kerja sama dengan pihak swasta, investasi mandiri dari Perumdam, atau skema sindikasi perbankan.  

“Kita tidak boleh hanya mengandalkan satu skenario. Jika bantuan dari provinsi atau pusat tidak turun, kita harus siap dengan opsi lain. Perumdam harus matang dalam menyusun rencana ini,” tegasnya.  

(Sf/Rs)