Samarinda - Peringatan Hari Buruh Internasional (May Day) diwarnai dengan aksi unjuk rasa oleh kelompok Perempuan Mahardhika Samarinda di depan Kantor Dinas Tenaga Kerja (Disnaker) Kota Samarinda pada Jumat (1/5/2026). 

Dalam aksi tersebut, mereka menyuarakan tuntutan untuk mewujudkan kerja layak bagi perempuan serta menghentikan kekerasan dan militerisme di dunia kerja.

Aktivis Perempuan Mahardhika Samarinda, Disya Halid, menyoroti nasib perempuan pekerja di Indonesia yang dinilai masih hidup dalam bayang-bayang ketidakpastian, diskriminasi, serta kekerasan yang terus dipelihara oleh Rezim Prabowo-Gibran. 

Ia menegaskan bahwa di tengah tingginya angka pengangguran dan maraknya pemutusan hubungan kerja, perempuan sering kali dipaksa menerima pekerjaan apa pun dengan upah murah, sistem kontrak yang tidak pasti, tanpa jaminan sosial, dan rentan mengalami kekerasan.

"Janji politik pemerintahan Prabowo Subianto untuk menciptakan 19 juta lapangan kerja hingga hari ini masih jauh dari kenyataan dan terus dipertanyakan publik. Situasi ini menunjukkan bahwa negara gagal menghadirkan kerja layak sebagai hak dasar warga negara," ujar Disya dalam orasinya.

Disya juga memaparkan kenyataan pahit terkait proses rekrutmen tenaga kerja di Indonesia yang dinilai masih sarat akan diskriminasi. 

Menurutnya, perempuan kerap disaring hanya berdasarkan kriteria seperti usia, status perkawinan, penampilan fisik, bahkan dipertanyakan mengenai rencana memiliki anak. 

Hal ini diperparah dengan kelompok minoritas gender, penyandang disabilitas, dan perempuan kepala keluarga yang makin tersingkir dari akses kerja formal.

Lebih lanjut, ia menyoroti menguatnya militerisme dalam tata kelola negara yang semakin mengancam demokrasi dan ruang aman bagi rakyat sipil. 

Militerisme tersebut, kata Disya, menjelma menjadi budaya represif di ruang kerja yang anti kritik, anti serikat, dan penuh intimidasi terhadap pekerja yang menuntut haknya. 

Selain itu, persoalan kekerasan di dunia kerja seperti pelecehan seksual, kekerasan verbal, ancaman pemecatan saat hamil, hingga kriminalisasi buruh masih menjadi kenyataan pahit yang terus terjadi.

Menyikapi berbagai persoalan struktural tersebut, Disya Halid menegaskan enam tuntutan utama yang disuarakan di depan Kantor Disnaker. 

"Kami menuntut pemerintah segera mewujudkan kerja layak untuk perempuan. Negara wajib memastikan tersedianya lapangan kerja yang aman, berupah layak, bebas diskriminasi, memiliki jaminan sosial, cuti haid dan melahirkan, serta perlindungan maternitas," tegasnya.

Selain itu, ia mendesak agar pemerintah bertanggung jawab penuh atas janji politik penciptaan 19 juta lapangan kerja yang dinilai tidak boleh berhenti sekadar sebagai slogan kampanye. 

Tuntutan ketiga, mereka menolak tegas sistem rekrutmen yang seksis dan tidak inklusif. Akses kerja, menurut Disya, harus dibangun berdasarkan kemampuan, bukan prasangka patriarki.

Tuntutan keempat dan kelima, Perempuan Mahardhika mendesak negara untuk menolak militerisme dan segala bentuk represi terhadap demokrasi, serta menghapus segala bentuk kekerasan di dunia kerja. 

Pemerintah dan perusahaan diwajibkan memastikan adanya mekanisme pencegahan, pelaporan, dan penghukuman yang tegas terhadap pelaku kekerasan seksual di tempat kerja.

Menutup orasinya pada poin keenam, Disya menyerukan persatuan di antara perempuan pekerja untuk melawan ketidakadilan. 

"Kami percaya perubahan tidak datang dari belas kasihan negara maupun perusahaan, tetapi dari perjuangan perempuan pekerja yang terorganisir, bersuara, dan berani melawan sistem yang menindas. Perempuan bukan tenaga kerja murah, perempuan bukan objek eksploitasi," serunya.

(Sf/Rs)