Penajam - Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3AP2KB) Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU) memperingati Hari Anak Nasional (HAN) 2026 dengan menggelar rangkaian kegiatan di Car Free Day (CFD) hingga Sekolah Luar Biasa (SLB). 

Kegiatan yang sudah berjalan itu dirancang untuk memastikan kampanye perlindungan anak menjangkau seluruh anak, termasuk penyandang disabilitas.

Kepala DP3AP2KB PPU, Jansje Grace Makisurat, mengatakan peringatan HAN tahun ini dirangkai dengan Hari Keluarga Nasional dan HUT PP-PAUD. Pelaksanaannya mengandalkan kolaborasi lintas sektor agar tetap berjalan di tengah efisiensi anggaran.

"Event Hari Anak Nasional sudah kita selenggarakan. Yang penting pemerintah tetap hadir untuk masyarakat. Di Car Free Day kami juga sekaligus menggerakkan UMKM agar manfaat kegiatan turut dirasakan pelaku usaha," kata Grace, Rabu (22/7/2026).

Pada kegiatan CFD pekan lalu, DP3AP2KB mengusung tiga pesan utama, yakni sayangi anak, lindungi anak dan siapkan masa depan anak. Pesan tersebut diwujudkan melalui olahraga bersama serta berbagai perlombaan, mulai dari menggambar dan mewarnai bagi anak PAUD, lomba Ranking 1 untuk pelajar SMP, hingga lomba desain busana daur ulang bagi siswa SMA.

Peringatan HAN juga digelar di SLB Kabupaten PPU melalui edukasi kepada orang tua mengenai pencegahan kekerasan terhadap anak, pendampingan anak berkebutuhan khusus dan pentingnya terapi bagi penyandang disabilitas. 

Menurut Grace, pelaksanaan kegiatan di SLB menjadi bentuk komitmen pemerintah daerah agar anak berkebutuhan khusus turut merasakan peringatan HAN.

"Semua anak memiliki hak yang sama untuk mendapat perlindungan dan perhatian, dari segala bentuk kekerasan, diskriminasi, eksploitasi dan pelantaran. Karena itu kami sengaja hadir di SLB. Mereka juga tampil di acara Car Free Day, ini menunjukkan bahwa setiap anak memperoleh kesempatan yang setara," ujarnya.

Ia menambahkan, DP3AP2KB terus melakukan pendampingan apabila ditemukan persoalan yang melibatkan anak, termasuk anak berkebutuhan khusus. 

Menurutnya, pemenuhan hak dan perlindungan anak tidak hanya menjadi tanggung jawab pemerintah, tetapi memerlukan dukungan keluarga dan seluruh elemen masyarakat.

(Sf/Lo)