Bontang - Peringatan Hari Otonomi Daerah di Kota Bontang tahun ini tak sekadar seremonial. Di tengah usia kota yang hampir memasuki 27 tahun, momentum ini justru menyoroti tantangan nyata: bagaimana otonomi benar-benar berdampak pada kualitas layanan publik dan kemandirian daerah.

Bertempat di halaman DPMPTSP, Senin (27/4/2026), upacara dipimpin langsung oleh Wali Kota Bontang, Neni Moerniaeni, dan dihadiri unsur Forkopimda serta jajaran pemerintah daerah. Namun, pesan yang disampaikan tak berhenti pada seremoni tahunan.

Dalam amanatnya, Neni menekankan bahwa otonomi daerah harus diterjemahkan ke dalam kerja konkret, bukan sekadar konsep administratif. Menurutnya, desentralisasi hanya akan bermakna jika mampu meningkatkan kemandirian daerah sekaligus memperbaiki pelayanan kepada masyarakat.

“Ini bukan hanya peringatan, tapi pengingat bahwa kita harus terus berbenah dan berinovasi,” ujarnya.

Ia juga menyinggung usia Bontang yang segera menginjak 27 tahun sebagai refleksi perjalanan pembangunan. Bagi Neni, capaian yang ada harus diiringi evaluasi, terutama dalam memastikan setiap program pemerintah benar-benar dirasakan manfaatnya oleh masyarakat.

Dalam kesempatan tersebut, turut dibacakan sambutan Menteri Dalam Negeri yang menegaskan posisi otonomi daerah sebagai instrumen strategis untuk pemerataan pembangunan dan peningkatan kesejahteraan. Tema tahun ini, “Dengan Otonomi Daerah Kita Wujudkan Asta Cita”, disebut sebagai penegasan pentingnya peran daerah dalam mengelola potensi lokal tanpa lepas dari sinergi dengan pemerintah pusat.

Lebih jauh, arah kebijakan yang disorot tidak ringan. Mulai dari integrasi perencanaan dan penganggaran, reformasi birokrasi berbasis hasil dengan dukungan digitalisasi, hingga penguatan kemandirian fiskal menjadi fokus utama. Selain itu, kolaborasi antar daerah dan perhatian pada pelayanan dasar juga ditekankan sebagai langkah untuk menekan ketimpangan.

Isu global pun ikut menjadi perhatian. Pemerintah daerah didorong lebih adaptif dalam menghadapi tantangan seperti ketahanan pangan, perubahan iklim, dan percepatan teknologi.

Menutup amanatnya, Neni menggarisbawahi pentingnya efisiensi dalam pemerintahan. Ia menekankan bahwa setiap kebijakan harus tepat sasaran, hemat anggaran, dan berdampak langsung pada masyarakat.

“Yang terpenting bukan seberapa banyak program dibuat, tapi seberapa besar manfaatnya dirasakan,” tegasnya.

(Sf/Lo)