Sangatta - Perbaikan akses jalan menuju Hutan Lindung Wehea di Desa Nehas Liah Bing, Kecamatan Muara Wahau, Kabupaten Kutai Timur (Kutim) telah rampung sejak akhir Desember 2025. Namun hingga April 2026, komitmen pembayaran dari sejumlah perusahaan yang terlibat justru masih belum terealisasi.

Jalan sepanjang 9 kilometer yang menjadi urat nadi patroli penjagaan hutan itu diperbaiki menggunakan alat berat oleh Lembaga Adat Wehea sejak Oktober 2025. Perbaikan mencakup badan jalan hingga jembatan, demi memastikan distribusi logistik ke dalam kawasan hutan tetap berjalan.

Di balik rampungnya pekerjaan tersebut, tersisa persoalan yang belum tuntas: pembayaran biaya perbaikan yang sebelumnya telah disepakati bersama.

Penjaga Hutan Lindung Wehea, Yuliana Wetuq, mengungkapkan kesepakatan pendanaan telah dibahas sejak awal melalui rapat koordinasi pada 4 Oktober 2025. Dalam pertemuan itu, Lembaga Adat Wehea bersedia menanggung biaya di awal, dengan catatan akan diganti oleh perusahaan dan LSM setelah pekerjaan selesai.

Total komitmen yang disepakati mencapai Rp339.966.800, yang dibagi di antara lima perusahaan dan dua LSM. Sejumlah pihak telah memenuhi kewajibannya, di antaranya Yayasan Hutan Masa Depan, Yayasan Konservasi Alam Nusantara, DSN Group, serta PT Gunung Gajah Abadi.

Namun hingga kini, tiga perusahaan tercatat belum melakukan pembayaran, yakni PT Karya Lestari, PT Nusaraya Agro Sawit (NAS), dan PT Tapian Nadenggan (Sinar Mas).

Upaya penagihan pun telah dilakukan berulang kali, termasuk melalui grup WhatsApp khusus. Bahkan, Yuliana mendatangi langsung kantor PT NAS pada Jumat (10/04/2026), namun tidak berhasil bertemu dengan pihak yang berwenang.

"Dari pagi sudah di sini di kantor ini, tidak ada yang menemui. Hanya security yang banyak bicara, yang lain lewat keluar. Masuk kantor paling 1 menit saja ngomong lalu pergi," ujar Yuliana, saat dikonfirmasi wartawan, Jumat (10/04/2026).

Bagi Lembaga Adat Wehea, persoalan ini bukan sekadar soal administrasi, melainkan menyangkut keberlangsungan penjagaan hutan. Selama ini, operasional mereka tidak didukung anggaran pemerintah.

"Kami bukan pemerintah. Kami tidak ada ADD, tidak ada APBD. Sehingga kami hanya minta belaskasihan perusahaan supaya membantu kami memantau dan menjaga hutan," tegasnya.

Ia menjelaskan, akses jalan yang telah diperbaiki merupakan satu-satunya jalur bagi petugas patroli untuk membawa logistik ke dalam kawasan hutan. Tanpa perawatan, jalur tersebut akan kembali rusak dan sulit dilalui.

"Kalau tidak diperbaiki jalannya, motor bisa hancur, mobil juga bisa hancur. Yang anak-anak yang jaga juga tidak pasti akan makan," katanya.

Dalam proses perbaikan tahap pertama dan kedua, sedikitnya tiga jembatan dan sejumlah turap telah dibangun. Biaya yang belum terbayar mencakup sewa alat berat, bahan bakar, hingga kebutuhan logistik selama pekerjaan berlangsung.

Yuliana juga mengungkapkan, salah satu perusahaan bahkan sempat menyatakan tidak memiliki dana.

"Kalau memang enggak ada uang, kasih kami kayu supaya kami bisa jadikan bahan untuk dijual. Supaya kami bisa bayar ekskavator yang kami sewa, bayar sinso yang bantu buat jembatan," ungkapnya.

Sementara itu, perwakilan PT Nusaraya Agro Sawit, Abror, menyatakan pihaknya masih melakukan pembahasan internal terkait komitmen tersebut.

"Terkait hal ini kami masih melakukan pembahasan, nanti kami informasikan karena ada rekan kami yang sedang bertemu dengan Bu Yuli selaku pengurus HULIWA di kantor perusahaan," katanya.

Yuliana menegaskan, setelah pembayaran tahap ini tuntas, pihaknya akan segera melanjutkan ke tahap selanjutnya, yakni penimbunan jalan. Ia juga berharap ke depan perawatan jalan dapat dilakukan secara rutin setiap tahun dengan biaya yang lebih ringan, sekitar Rp15 juta hingga Rp20 juta per perusahaan.

"Kalau sudah ada penimbunan dan perawatan rutin, biayanya jauh lebih kecil. Tapi yang ini saja belum dibayar, bagaimana mau yang selanjutnya?" pungkasnya.

(Sf/Rs)