Seputar Kaltim

    Penyaluran Bansos Bermasalah, Wali Kota Bontang Turun Tangan Hubungi Dinsos PM

    Penulis:Nuraini|Redaktur:Rusdianto
    05 Mei 2026 pukul 21:08 WITA

    Wali Kota Bontang, Neni Moerniaeni saat melakukan peninjauan pembangunan RTLH. (Foto: Prokompim Bontang)

    Bontang - Persoalan akurasi data kembali menjadi sorotan dalam penyaluran bantuan sosial di Kota Bontang. Hal ini terungkap saat Wali Kota Neni Moerniaeni melakukan peninjauan program Renovasi Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) di Kelurahan Tanjung Laut Indah, Senin (4/5/2026).

    Dalam kunjungan tersebut, Wali Kota menemukan adanya penerima manfaat kategori disabilitas yang belum mendapatkan bantuan sosial bulanan sebesar Rp300 ribu. Kondisi ini diduga terjadi akibat belum sinkronnya data antar instansi.

    Menanggapi hal itu, Neni tidak menunggu lama. Ia langsung menghubungi Kepala Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat, Toeyoek Pribadi Ekowati, untuk meminta penanganan segera.

    “Program bantuan harus tepat sasaran. Kalau masih ada yang belum menerima, berarti ada yang perlu dibenahi dalam pendataan,” ujar Neni di sela peninjauan.

    Ia menegaskan bahwa basis data menjadi kunci utama dalam penyaluran bantuan. Tanpa data yang akurat, program yang dirancang untuk membantu masyarakat rentan berpotensi tidak tepat sasaran.

    “Tidak boleh ada yang terlewat, apalagi untuk anak dengan kondisi disabilitas. Semua harus terdata dengan baik dan diverifikasi secara jelas,” tegasnya.

    Selain menyoroti persoalan data, kunjungan tersebut juga dilakukan untuk melihat langsung progres program RTLH. Sebanyak 19 warga di wilayah tersebut menerima bantuan stimulan senilai Rp50 juta per unit dari anggaran 2025.

    Wali Kota turut meninjau sejumlah rumah penerima manfaat dan berdialog langsung dengan warga. Ia menyebut program RTLH tidak hanya berdampak pada perbaikan fisik bangunan, tetapi juga meningkatkan kualitas hidup masyarakat.

    Namun demikian, ia menilai keberhasilan program fisik harus dibarengi dengan sistem pendataan sosial yang kuat. Sinkronisasi antar instansi menjadi hal penting agar seluruh program bantuan dapat berjalan efektif.

    Sebagai langkah lanjutan, pemerintah juga meminta peran aktif Ketua RT dalam memperbarui data warga melalui program “Tengok Tetangga”, sehingga kondisi sosial masyarakat dapat terpantau secara berkala.

    (Sf/Rs)

    Seputar Kaltim

    Penyaluran Bansos Bermasalah, Wali Kota Bontang Turun Tangan Hubungi Dinsos PM

    Penulis:Nuraini|Redaktur:Rusdianto
    05 Mei 2026 pukul 21:08 WITA

    Wali Kota Bontang, Neni Moerniaeni saat melakukan peninjauan pembangunan RTLH. (Foto: Prokompim Bontang)

    Bontang - Persoalan akurasi data kembali menjadi sorotan dalam penyaluran bantuan sosial di Kota Bontang. Hal ini terungkap saat Wali Kota Neni Moerniaeni melakukan peninjauan program Renovasi Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) di Kelurahan Tanjung Laut Indah, Senin (4/5/2026).

    Dalam kunjungan tersebut, Wali Kota menemukan adanya penerima manfaat kategori disabilitas yang belum mendapatkan bantuan sosial bulanan sebesar Rp300 ribu. Kondisi ini diduga terjadi akibat belum sinkronnya data antar instansi.

    Menanggapi hal itu, Neni tidak menunggu lama. Ia langsung menghubungi Kepala Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat, Toeyoek Pribadi Ekowati, untuk meminta penanganan segera.

    “Program bantuan harus tepat sasaran. Kalau masih ada yang belum menerima, berarti ada yang perlu dibenahi dalam pendataan,” ujar Neni di sela peninjauan.

    Ia menegaskan bahwa basis data menjadi kunci utama dalam penyaluran bantuan. Tanpa data yang akurat, program yang dirancang untuk membantu masyarakat rentan berpotensi tidak tepat sasaran.

    “Tidak boleh ada yang terlewat, apalagi untuk anak dengan kondisi disabilitas. Semua harus terdata dengan baik dan diverifikasi secara jelas,” tegasnya.

    Selain menyoroti persoalan data, kunjungan tersebut juga dilakukan untuk melihat langsung progres program RTLH. Sebanyak 19 warga di wilayah tersebut menerima bantuan stimulan senilai Rp50 juta per unit dari anggaran 2025.

    Wali Kota turut meninjau sejumlah rumah penerima manfaat dan berdialog langsung dengan warga. Ia menyebut program RTLH tidak hanya berdampak pada perbaikan fisik bangunan, tetapi juga meningkatkan kualitas hidup masyarakat.

    Namun demikian, ia menilai keberhasilan program fisik harus dibarengi dengan sistem pendataan sosial yang kuat. Sinkronisasi antar instansi menjadi hal penting agar seluruh program bantuan dapat berjalan efektif.

    Sebagai langkah lanjutan, pemerintah juga meminta peran aktif Ketua RT dalam memperbarui data warga melalui program “Tengok Tetangga”, sehingga kondisi sosial masyarakat dapat terpantau secara berkala.

    (Sf/Rs)