Samarinda - Pengerjaan drainase di depan Polresta Samarinda sering menimbulkan kemacetan, terlebih saat jam krusial seperti pagi dan sore hari. Sekretaris Komisi III DPRD Samarinda, Novan Syahronny Pasie menilai harus ada rekayasa lalu lintas yang diterapkan. 

Menurutnya dalam sebuah proyek yang dikerjakan, terlebih jika pengerjaannya sampai menyentuh jalan protokol seharusnya terdapat rekayasa lalu lintas di dalam kontrak kerja.

“Termasuk Kesehatan dan Keselamatan Kerja (K3) seperti pemasangan plang/rambu jika ada pengerjaan agar masayrakat sekitar lebih mawas diri,” ujar Novan, Jumat (2/8/2024). 

Di satu sisi ia menilai bahwa pengerjaan drainase itu sangatlah penting dan dibutuhkan untuk menanggulangi banjir di daerah tersebut. Namun proyek bernilai kurang lebih Rp9 miliar itu juga cukup menimbulkan kemacetan yang berarti setiap harinya. 

“Ini yang saya bilang kadang dari pihak pelaksana sudah koordinasi belum dengan pihak terkait soal lalu lintasnya dalam hal ini Dinas Perhubungan. Kadang minimnya koordinasi dan inisiasi juga bisa berakibat fatal,” terangnya. 

Apalagi Politisi Partai Golongan Karya (Golkar) itu juga menilai bahwa ruas jalan yang ada saat ini sudah tidak seimbang dengan jumlah kendaraan yang ada. Sehingga ada atau tidak adanya pekerjaan proyek yang memakan jalan akan tetap terjadi kemacetan. 

“Itu juga jadi PR kita semua, tidak hanya pemerintah kota, tapi juga pemerintahh provinsi dan pusat,” bebernya. 

Yang menjadi catatan darinya adalah, dalam setiap pelaksanaan proyek harus selalu mementingkan keselamatan kerja dan menerapkan rekayasa lalu lintas.

“Tidak mesti harus lancar lalu lintasnya, tapi paling tidak diminimalisasilah,” pungkasnya. 

(Sf/Rs)