Tenggarong - Pengembangan sektor pariwisata di Kutai Kartanegara (Kukar) terkendala keterbatasan anggaran, terutama di tengah kondisi fiskal daerah yang tengah mengalami tekanan.

Kondisi tersebut membuat pemerintah daerah harus lebih selektif dalam menentukan prioritas pembangunan dengan mengutamakan program-program yang berdampak langsung terhadap kesejahteraan rakyat, seperti sektor pendidikan, kesehatan dan lainnya.

Di tengah keterbatasan tersebut, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kukar tetap berupaya mengembangkan sektor pariwisata. 

Salah satu upaya yang dilakukan yakni membuka peluang kerja sama dengan pihak ketiga.

“Mengapa pemerintah daerah tidak membiayai sendiri? Jawabannya karena keterbatasan anggaran dan lebih memfokuskan APBD pada sektor-sektor yang dapat mensejahterakan masyarakat,” ujar Aulia, Selasa (30/6/2026).

“Jadi kami ingin membuka peluang yang sebesar-besarnya bagi pihak ketiga untuk bekerja sama dengan pemerintah daerah dalam mengembangkan berbagai sektor, termasuk perekonomian,” tambahnya.

Aulia menjelaskan mekanisme kerja sama dengan pihak ketiga nantinya akan disesuaikan dengan karakteristik aset maupun objek wisata yang akan dikelola.

"Mekanismenya bisa bermacam-macam, ada kerja sama pemanfaatan aset, sistem sewa, maupun sistem bagi hasil. Semua dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku," paparnya.

Melalui skema tersebut, kerja sama yang dijalin pemerintah daerah bersama pihak ketiga nantinya diharapkan mampu mendorong pengelolaan destinasi wisata secara lebih profesional, tanpa mengesampingkan kepentingan daerah sebagai pemilik aset.

“Kami berharap aset-aset milik daerah, terutama yang masih produktif tidak dibiarkan menganggur agar mampu memberikan nilai tambah dan ekonomi bagi daerah,” tandasnya.

(Sf/Rs)