Samarinda - Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Samarinda meminta para pengelola perumahan yang berada di area perbukitan untuk serius dalam memperhatikan analisis risiko bencana di wilayah pengembangannya. 

Menurut Ahli Muda Analisis Kebencanaan BPBD Samarinda, Hamzah, kolaborasi dengan dinas terkait perihal tata ruang perlu dilakukan guna memastikan risiko bencana di tiap kecamatan telah diakomodasi dalam regulasi tata ruang yang baru.

“Regulasi PUPR terkait tata ruang yang baru disahkan pada 2023 dan sudah mengakomodir kajian risiko bencana. Jadi wilayah-wilayah dengan risiko tinggi, seperti longsor seharusnya dialokasikan menjadi Ruang Terbuka Hijau (RTH),” ungkap Hamzah, Jumat (27/12/2024).

Ia menekankan pengelola perumahan harus proaktif melakukan analisis risiko bencana pada proyek mereka. Analisi ini sangat penting sebagai langkah mitigasi bencana demi menghindari kerugian besar di masa depan.

“Jangan sampai mengorbankan keamanan penghuni demi keuntungan sementara,” tegasnya. Peringatan ini bukan tanpa alasan, sebab kasus longsor di Jalan M Said terjadi selama tiga tahun berturut-turut pada Desember. 

Hamzah mengimbau para pengembang untuk memprioritaskan solusi jangka panjang dalam mencegah bencana. Dengan curah hujan yang tinggi pada Desember hingga awal tahun, ancaman longsor bukan hanya soal kerugian material, tetapi juga keselamatan jiwa.

Menurutnta pemasangan sistem penguatan yang tepat dan memastikan keamanan area perumahan bukan hanya tanggung jawab moral, tapi juga merupakan investasi untuk keberlanjutan jangka panjang usaha ppengembang. 

“Sejak 2022, lokasi ini selalu terkena longsor setiap akhir tahun. Penggunaan geoframe untuk penguatan lereng terbukti tidak efektif. Kami sarankan beralih ke turab yang lebih kokoh,” pungkasnya.

(Sf/By)