Balikpapan - Dinas Pekerjaan Umum (PU) Balikpapan menegaskan komitmennya dalam memastikan pembangunan gedung baru DPRD Balikpapan berjalan secara akuntabel, transparan, dan sesuai target. 

Untuk itu, proyek ini mendapat pengawasan langsung dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), yang terlibat sejak tahap perencanaan hingga pelaksanaan.

Kabid Gedung Pemerintah Dinas PU Balikpapan, Dewi Indamawaty menjelaskan, bahwa KPK memberikan pendampingan penuh dalam setiap tahap pengerjaan proyek, mulai dari perencanaan, proses tender, hingga evaluasi bulanan.

“KPK memberikan rekomendasi langsung dan melakukan evaluasi rutin untuk memastikan bahwa proyek ini berjalan dengan transparansi dan efisiensi yang tinggi," ujar Dewi kepada media, Senin (13/1/2025).

Namun, Dewi menegaskan bahwa peran KPK hanya sebatas pendampingan. Sehingga pihaknya tidak mengambil alih proyek, tapi lebih kepada memastikan bahwa seluruh tahapan dilakukan sesuai dengan prosedur dan tidak ada penyimpangan.

Meskipun sempat ada keterlambatan dalam penyelesaian tahap kedua pembangunan gedung yang dibiayai melalui APBD 2024 sebesar Rp36 miliar, Dinas PU memastikan bahwa pekerjaan tersebut kini sudah mencapai lebih dari 99 persen.

“Kami diberikan perpanjangan waktu selama 50 hari oleh pihak kontraktor untuk menyelesaikan pekerjaan yang tersisa, dan kami optimis ini bisa selesai tepat waktu," tambahnya.

Pembangunan gedung DPRD Balikpapan ini menjadi sorotan publik karena adanya pengawasan ketat dari KPK. 

Proyek ini diharapkan dapat menjadi contoh bagi proyek-proyek pembangunan infrastruktur lainnya di daerah, terutama dalam hal transparansi, akuntabilitas, dan pengawasan yang efektif.

“Setelah tahap kedua selesai, Dinas PU akan melanjutkan pembangunan ke tahap ketiga,” imbuhnya.

Saat ini, kata dia, mereka sedang melakukan evaluasi terhadap kebutuhan tambahan yang mungkin diperlukan pada tahap selanjutnya.

Sebagai bagian dari sistem pengawasan yang lebih ketat, Dinas PU juga menerapkan penilaian kinerja terhadap setiap kontraktor yang terlibat dalam proyek ini.

“Dengan menggunakan metode evaluasi yang mirip dengan rating aplikasi e-commerce, Dinas PU memastikan bahwa kualitas pengerjaan tetap terjaga dan sesuai dengan standar yang telah ditetapkan,” tuturnya.

Dengan langkah-langkah pengawasan yang terpadu dan komprehensif, Dinas PU Balikpapan bertekad untuk memastikan bahwa proyek gedung baru DPRD ini selesai tepat waktu dan bebas dari penyimpangan.

(Sf/Rs)