Samarinda - Calon Wali Kota Samarinda, Andi Harun (AH) mengaku tak memiliki minat membuat program dengan embel-embel gratis.

AH tetap ingin melanjutkan program yang sudah terlaksana di periode pertamanya, terutama peningkatan infrastruktur dan Probebaya.

Menurut Andi Harun, program gratis harus berlandaskan dengan realistis dan keadilan. Sebab, program itu tidak hanya berbasis pada daya dukung elektoral saja, tapi berangkat dari sejumlah masalah yang dihadapi masyarakat sehari-hari.

“Program gratis bisa kita laksanakan selama masih realistis, tapi saya tidak berani berjanji kalau itu tidak realistis. Saya berani janjikan gratis, contoh pembayaran iuran BPJS bagi warga tidak mampu,” papar AH.

Ia juga menyinggung mengenai Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Samarinda yang masih belum banyak, sehingga untuk mewujudkan program serba gratis sangat sulit untuk diwujudkan untuk seluruh masyarakat Kota Samarinda.

“Lagian APBD Samarinda itu tidak besar-besar amat, kalau kita memilih sektor mana berdasarkan kemampuan anggaran kita, jangan lupa gratis itu juga harus berdimensikan keadilan,” tuturnya.

Pernyataan tersebut mendapatkan sanggahan dari Pengamat Kebijakan Publik dari Universitas Islam Negeri Sultan Aji Muhammad Idris Samarinda, Ahmad Syarif.

Meski mengaku AH sudah bijak dalam mengelola anggaran agar dapat dirasakan oleh seluruh kalangan. Tapi, AH harus berani dalam menentukan anggaran untuk Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP). Karena kini guru perlu diberi perhatian lebih. 

“Berkaitan dengan peningkatan Sumber Daya Manusia (SDM), pentingnya pemerintah memupuk guru. Jangan sampai menurunnya produktivitas mengajar, lantaran untuk mendapatkan keuangan yang cukup harus pontang-panting di luar dari kinerjanya sebagai guru,” paparnya.

Syarif menyebut Samarinda jangan sampai kalah dengan kota atau kabupaten lainnya, Kota Balikpapan lebih dulu memberikan gaji kepada honorer yang saat ini secara rata-rata menyentuh UMR. Apalagi Kota Samarinda sebagai daerah penyangga Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara.

“Semua sangat mungkin tinggal cara mengeksekusinya. Karena masih ditemui pembangunan yang sifatnya tidak tetap, dan terus diperbaharui. Contohnya Taman Bebaya yang selanjutnya akan dibuat jadi Teras Samarinda tahap V nanti, itu sama saja membuang anggaran. Apabila hal tersebut dialihkan untuk kesejahteraan guru, akan lebih bermanfaat,” jelasnya.

(Sf/By)