Samarinda - Pengamat Kebijakan Publik dari Universitas Mulawarman, Syaiful Bachtiar, menilai bahwa pemangkasan anggaran daerah perlu dilakukan untuk memastikan keberlanjutan program-program yang dijanjikan, termasuk program "serba gratis" yang kerap kali menjadi andalan kampanye politik.

Hal ini berkaca dari Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto yang berencana melakukan penghematan besar-besaran untuk anggaran negara tahun ini hingga sebesar Rp 306,69 triliun.

"Kalau saya melihatnya, ini adalah bagian dari pola kampanye politik. Banyak kandidat yang dalam kampanye tidak mempertimbangkan rasionalitas anggaran daerah. Akibatnya, janji-janji yang disampaikan sering kali tidak realistis," kata Syaiful.

Syaiful menekankan pentingnya mengkategorikan program berdasarkan urgensinya, antara program primer yang menyangkut hajat hidup orang banyak dan kebutuhan pokok masyarakat, dengan program sekunder yang masih bisa diprioritaskan atau ditunda. Menurutnya, potensi pemangkasan anggaran lebih besar terjadi pada program-program sekunder.

"Prinsip keberlanjutan (sustainability) harus dijaga. Jika ada program yang harus berkesinambungan, tidak boleh dihentikan secara sepihak oleh siapapun yang menjadi gubernur saat itu," ujarnya.

Ia menyoroti penggunaan kata "gratis" yang efektif menarik perhatian masyarakat, namun seringkali tidak mempertimbangkan kewajiban pemerintah daerah dan provinsi dalam pembiayaan program tersebut.

"Misalnya, dalam sektor pendidikan, tidak semua jenjang pendidikan menjadi kewenangan pemerintah provinsi. Pendidikan dasar hingga SMP menjadi kewajiban pemerintah kabupaten/kota, sementara provinsi hanya bertanggung jawab atas pendidikan SMA dan sederajat. Namun, dalam kampanye sering kali janji-janji dibuat tanpa mempertimbangkan batasan kewenangan tersebut," jelasnya.

Syaiful juga menyoroti potensi pemangkasan anggaran atau pengalihan anggaran ke program lain, terutama pada infrastruktur yang tidak bersifat jangka panjang (multi-years). Proyek seperti pembangunan jalan, gedung, atau jembatan yang bisa ditunda, mungkin tidak akan dijalankan dulu agar anggaran bisa dialihkan ke program lain yang diutamakan, seperti pendidikan dan kesehatan gratis.

Namun, ia mengingatkan bahwa penghematan anggaran juga bisa dilakukan di sektor lain, seperti perjalanan dinas dan kegiatan seremonial. Pemangkasan anggaran belanja ATK dan perjalanan dinas yang telah dilakukan di tingkat nasional juga bisa diterapkan di Kalimantan Timur.

"Banyak kegiatan rapat yang sebenarnya tidak terlalu efektif dan hanya bersifat seremonial di hotel-hotel," ujarnya.

Syaiful juga menyoroti inkonsistensi dalam kebijakan terkait perjalanan dinas. Menurutnya, ada pemikiran yang mengatakan bahwa perjalanan dinas pegawai harus diperbanyak untuk menggerakkan perekonomian, atau kegiatan di hotel harus tetap berjalan untuk menopang sektor perhotelan dan tenaga kerja. Namun, di sisi lain, ada kebutuhan untuk melakukan efisiensi anggaran.

"Jadi, menurut saya, ada ketidakkonsistenan dalam kebijakan ini, baik di tingkat nasional maupun daerah," pungkasnya.

(Sf/Rs)