Seputar Kaltim

    Pengamat Sebut Partai Belum Komitmen Didik Kader Pemimpin Daerah Sebabkan Kotak Kosong

    Penulis:Maulana|Redaktur:Rusdianto
    06 Agustus 2024 pukul 13:40 WITA

    Pengamat Politik dari Universitas Mulawarman, Jumansyah. (Foto: Maulana/Seputarfakta.com)

    Samarinda - Dinamika politik di Pemilihan Gubernur Kalimantan Timur (Pilgub Kaltim) 2024 yang mengarah kepada kotak kosong menimbulkan pertentangan. Bahkan kotak kosong dinilai menurunkan kualitas demokrasi dan buah kegagalan partai dalam mendidik kader menjadi pemimpin daerah.

    Padahal partai sudah diberikan dana segar oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Kaltim dengan tujuan sebagai stimulus untuk mendongkrak kinerja partai, terutama dalam hal pendidikan politik kepada masyarakat.

    Pada Tahun 2023, Kesbangpol Kaltim telah mengalokasikan dana untuk partai sebesar Rp8,1 miliar. Jumlah yang sangat besar ini dibagikan kepada 10 partai dengan 1 suara bernilai Rp5.000, yakni PKB, Gerindra, PDIP, Golkar, Nasdem, PKS, PPP, PAN, Hanura, dan Demokrat.

    Pembagian dana ini juga pada prinsipnya mengurangi atau menghilangkan isu-isu soal pragmatisme dan politik transaksional. Namun, hal ini tidak berjalan signifikan. Mahar politik masih menjadi ancaman bagi demokrasi dan mengancam kader pemimpin. Apalagi saat ini dihantui dengan adanya kotak kosong yang membuat partisipan semakin menurun.

    Pengamat Politik dari Universitas Mulawarman, Jumansyah menyebut hal ini bukanlah sebuah kegagalan dari Kesbangpol yang mengucurkan dana partai tersebut. Melainkan komitmen yang diberikan partai untuk menyemarakkan demokrasi ini dengan menghadirkan calon pemimpin daerah.

    "Tidak tepat juga disebut sebagai kegagalan, ini hanya berbicara soal bagaimana komitmen dan konsisten partai dan para aktor-aktor dalam kontestasi politik ini," ungkap Jumansyah.

    Fenomena saat ini, Jumansyah juga berpandangan sama dengan para pakar bahwa kini partai politik semakin banyak dan tidak jelas ideologinya. Sehingga hal ini rawan bagi demokrasi. Karena tidak ada penguatan kader berdasarkan ideologi.

    "Sistem ideologi, pandangan dan sisi paradigma partai itu mulai bergeser enggak jelas, akhirnya kemudian banyak sekali fenomena-fenomena yang enggak masuk akal. Jadi semua partai memiliki dasar, yang bergerak keagamaan, nasionalis, barangkali ekonomi. Ketika dipertemukan dalam kontestasi mereka memiliki gagasan yang jelas," tutupnya.

    (Sf/Rs)

    Seputar Kaltim

    Pengamat Sebut Partai Belum Komitmen Didik Kader Pemimpin Daerah Sebabkan Kotak Kosong

    Penulis:Maulana|Redaktur:Rusdianto
    06 Agustus 2024 pukul 13:40 WITA

    Pengamat Politik dari Universitas Mulawarman, Jumansyah. (Foto: Maulana/Seputarfakta.com)

    Samarinda - Dinamika politik di Pemilihan Gubernur Kalimantan Timur (Pilgub Kaltim) 2024 yang mengarah kepada kotak kosong menimbulkan pertentangan. Bahkan kotak kosong dinilai menurunkan kualitas demokrasi dan buah kegagalan partai dalam mendidik kader menjadi pemimpin daerah.

    Padahal partai sudah diberikan dana segar oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Kaltim dengan tujuan sebagai stimulus untuk mendongkrak kinerja partai, terutama dalam hal pendidikan politik kepada masyarakat.

    Pada Tahun 2023, Kesbangpol Kaltim telah mengalokasikan dana untuk partai sebesar Rp8,1 miliar. Jumlah yang sangat besar ini dibagikan kepada 10 partai dengan 1 suara bernilai Rp5.000, yakni PKB, Gerindra, PDIP, Golkar, Nasdem, PKS, PPP, PAN, Hanura, dan Demokrat.

    Pembagian dana ini juga pada prinsipnya mengurangi atau menghilangkan isu-isu soal pragmatisme dan politik transaksional. Namun, hal ini tidak berjalan signifikan. Mahar politik masih menjadi ancaman bagi demokrasi dan mengancam kader pemimpin. Apalagi saat ini dihantui dengan adanya kotak kosong yang membuat partisipan semakin menurun.

    Pengamat Politik dari Universitas Mulawarman, Jumansyah menyebut hal ini bukanlah sebuah kegagalan dari Kesbangpol yang mengucurkan dana partai tersebut. Melainkan komitmen yang diberikan partai untuk menyemarakkan demokrasi ini dengan menghadirkan calon pemimpin daerah.

    "Tidak tepat juga disebut sebagai kegagalan, ini hanya berbicara soal bagaimana komitmen dan konsisten partai dan para aktor-aktor dalam kontestasi politik ini," ungkap Jumansyah.

    Fenomena saat ini, Jumansyah juga berpandangan sama dengan para pakar bahwa kini partai politik semakin banyak dan tidak jelas ideologinya. Sehingga hal ini rawan bagi demokrasi. Karena tidak ada penguatan kader berdasarkan ideologi.

    "Sistem ideologi, pandangan dan sisi paradigma partai itu mulai bergeser enggak jelas, akhirnya kemudian banyak sekali fenomena-fenomena yang enggak masuk akal. Jadi semua partai memiliki dasar, yang bergerak keagamaan, nasionalis, barangkali ekonomi. Ketika dipertemukan dalam kontestasi mereka memiliki gagasan yang jelas," tutupnya.

    (Sf/Rs)