Samarinda - Pengamat Ekonomi Universitas Mulawarman (Unmul), Purwadi Purwoharsojo skeptis terhadap hasil audit Dinas Perhubungan (Dishub) Samarinda yang hanya menemukan dugaan penyelewengan senilai Rp100 juta. Menurutnya, angka tersebut tidak logis jika dibandingkan dengan potensi pendapatan parkir harian di kota ini.

Sebagaimana diketahui, Pemerintah Kota (Pemkot) Samarinda melakukan audit Dishub setelah ditemukan indikasi sistem parkir yang tidak ideal saat Wali Kota Samarinda, Andi Harun melakukan sidak di beberapa titik salah satunya Jalan Abul Hasan bulan Januari lalu. 

“Kalau setahun cuma Rp100 juta yang diselewengkan, saya kok ragu ya. Itu kurang masuk akal. Hitung saja, per hari pendapatan dari parkir bisa berapa. Masa hanya segitu? Ini harus dicek betul-betul,” kata Purwadi. 

Ia juga menyoroti metode audit yang hanya mengambil sampel satu tahun anggaran. Padahal, menurutnya, persoalan juru parkir (jukir) liar di Samarinda sudah berlangsung sejak era wali kota sebelumnya.

Akademisi Unmul ini menilai idealnya sampel audit paling tidak diambil selama satu periode Andi Harun. 

“Kalau mau bersih-bersih, jangan tanggung. Jangan cuma ambil satu tahun. Idealnya minimal selama satu periode Wali Kota Andi Harun. Bahkan kalau perlu ditelusuri ke belakang, karena jelas ada uang negara di situ. Seratus juta itu cuma uang receh,” tegasnya.

Persoalan ini terjadi menurutnya karena transparansi Dishub dalam pengelolaan parkir yang masih kruang. Hingga kini kata dia, jumlah kantong parkir resmi di Samarinda serta berapa besar serapan pendapatannya belum terpublikasikan dengan baik. 

“Dishub nggak pernah jawab berapa jumlah kantong parkir. Itu yang harus dibereskan dulu. Data dasarnya saja belum jelas, gimana mau atur sistemnya,” ujarnya.

Ia menyarankan agar pemerintah menetapkan secara resmi titik-titik kantong parkir dan menghapus praktik jukir liar yang marak bahkan di depan minimarket hingga pasar malam.

Dari kaca matanya, dalam rentang jarak setiap 20 meter terdapat jukir liar. Utamanya di beberapa mini market yang sudah memasang label 'Parkri Gratis' yang harusnya tidak ada pungutan parkir dari jukir. 

"Indomaret, Alfamart, pasar malam, masih main kucing-kucingan. Ada pungutan, padahal itu lahan milik pemerintah. Nggak bisa dikuasai pribadi atau kelompok,” tambahnya.

Karenanya, ia pun berharap agar Wali Kota Samarinda, Andi Harun bisa bertindak tegas dan menyeluruh, tidak setengah-setengah, dalam membenahi sektor perparkiran yang sudah lama bermasalah ini.

"Jadi jangan tanggung-tanggung pak wali kota, kalo mau bersih-bersih jangan sepotong-sepotong, harus komperhensif," pungkasnya. 

(Sf/Rs)