Samarinda - Teras Samarinda yang menjadi ikon baru Kota Tepian ini semenjak dibuka pada September lalu hingga saat ini masih dalam tahap penyempurnaan, baik soal fasilitas dan juga kebijakan/regulasi yang diterapkan. 

Untuk memaksimalkan pengelolaan, ruang publik yang sebelumnya berada dibawah naungan Dinas Lingkungan Hidup (DLH), diserahkan ke Perumda Varia Niaga secara keseluruhan baik dari parkir dan UMKM. 

Terkait dengan parkir, Perumda Varia Niaga berencana akan berkolaborasi dengan Badan Usaha Milik Rukun Tetangga (BUMRT) yang berada di kawasan tersebut. Rencananya akan dibuat tempat penitipan dan pencucian helm. 

Hal itu didasarkan atas laporan pengunjung yang sempat kehilangan helmnya ketika singgah di Teras Samarinda. Selain untuk meningkatkan pelayanan pengunjung, ia menilai rencana itu juga dapat memberdayakan masyarakat sekitar. 

Merespons rencana itu, Pengamat Ekonomi Universitas Mulawarman (Unmul), Purwadi Purwoharsojo menilai wacana tersebut bisa berpotensi memberi beban pada masyarakat, yang akhirnya juga berdampak pada keinginan mereka untuk mengunjungi Teras Samarinda karena banyaknya biaya tambahan. 

Ia pun mempertanyakan fungsi dari petugas yang ada, terlebih banyak Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terlibat dalam menjaga Teras Samarinda. Selain parkir berbayar, jika untuk memastikan keamanan helm juga berbayar, bukan tidak mungkin minat masyarakat pun menurun untuk berkunjung. 

"Banyak contoh daerah lain untuk mengelola Teras Samarinda, tapi tidak semua kebijakan yang diterapkan bisa sama hasilnya, kan sesuai dengan latar belakangnya masing-masing seperti ekonomi masyarakat," ujar Purwadi belum lama ini. 

Ia menegaskan bahwa ruang publik harus mengedapankan aksesibilitas bagi seluruh elemen masyarakat. Terlebih lagi bangunan itu dibuat dari APBD, sehingga harus memberikan kenyamanan bagi masyarakat. 

Pembayaran parkir nontunai, jarak yang cukup jauh antara parkir dengan Teras Samarinda saja masih cukup menimbulkan protes masyarakat, apalagi jika ada pemungutan biaya ganda yang harus dibayarkan. 

"Justru orang di sana enggan ke Teras Samarinda karena ribet. OPD kan sudah ada tugasnya masing-masing di sana, pemerintah harus ada andil membuat kenyamanan di sana, menurut saya Perumda wilayahnya tidak di sana," pungkasnya. 

(Sf/Rs)