Cari disini...
Seputar Kaltim
Anggota Komisi III DPRD Kota Samarinda, Abdul Rohim (Foto : Umar Daud/Seputarfakta.com)
Samarinda - Pemerintah Kota (Pemkot) Samarinda baru saja menetapkan kebijakan Sistem Satu Arah (SSA) di Jalan Abdul Hasan. Penerapan ini menuai kritik Ketua Komisi III DPRD Kota Samarinda, Abdul Rohim karena dianggap keputusan sepihak.
Menurut pria yang akrab disapa Rohim ini, keputusan membuat jalur satu arah bukan solusi untuk mengatasi permasalahan kemacetan di kawasan Jaln Abdul Hasan.
"Masalah utamanya itu bukan kepadatan lalu lintas, tetapi parkir liar disepanjangan Jalan Abdul Hasan," tegas Rohim, Kamis (25/9/2025).
Jika pemerintah hanya mengambil keputusan dengan menerapkan jalan satu arah saja bukan tidak akan ada perubahan. Maka perlu memikirkan bagaimana menertibkan kendaraan yang kerap memenuhi bahu jalan juga.
"Kalau merubah sistem arah saja tidak akan menyelesaikan masalah, justru akan semakin memperbesar masalah," tegasnya.
Meski begitu, kebijakan baru tentu kerap kali muncul pro dan kontra dikalangan masyarakat. Tetapi, ia mengimbau agar pemerintah lebih memperhatikan dari segi efektifitas dari penerapan yang baru saja dilakukan.
"Jika nanti lebih banyak keluhan masyarakat di lapangan tentu pemerintah harus melakukan penyesuaian ulang," imbuhnya.
(Sf/Rs)
Cari disini...
Seputar Kaltim

Anggota Komisi III DPRD Kota Samarinda, Abdul Rohim (Foto : Umar Daud/Seputarfakta.com)
Samarinda - Pemerintah Kota (Pemkot) Samarinda baru saja menetapkan kebijakan Sistem Satu Arah (SSA) di Jalan Abdul Hasan. Penerapan ini menuai kritik Ketua Komisi III DPRD Kota Samarinda, Abdul Rohim karena dianggap keputusan sepihak.
Menurut pria yang akrab disapa Rohim ini, keputusan membuat jalur satu arah bukan solusi untuk mengatasi permasalahan kemacetan di kawasan Jaln Abdul Hasan.
"Masalah utamanya itu bukan kepadatan lalu lintas, tetapi parkir liar disepanjangan Jalan Abdul Hasan," tegas Rohim, Kamis (25/9/2025).
Jika pemerintah hanya mengambil keputusan dengan menerapkan jalan satu arah saja bukan tidak akan ada perubahan. Maka perlu memikirkan bagaimana menertibkan kendaraan yang kerap memenuhi bahu jalan juga.
"Kalau merubah sistem arah saja tidak akan menyelesaikan masalah, justru akan semakin memperbesar masalah," tegasnya.
Meski begitu, kebijakan baru tentu kerap kali muncul pro dan kontra dikalangan masyarakat. Tetapi, ia mengimbau agar pemerintah lebih memperhatikan dari segi efektifitas dari penerapan yang baru saja dilakukan.
"Jika nanti lebih banyak keluhan masyarakat di lapangan tentu pemerintah harus melakukan penyesuaian ulang," imbuhnya.
(Sf/Rs)