Samarinda – Dinas Perhubungan (Dishub) Kota Samarinda telah menerapkan sistem parkir non tunai sejak September 2024 lalu, tetapi implementasinya masih belum maksimal. 

Berbagai kendala menjadi penghambat utama, termasuk terbatasnya mesin EDC (Electronic Data Capture), gangguan jaringan, hingga kesiapan juru parkir. 

Kepala Dishub Kota Samarinda, Hotmarulitua Manalu menyebut ada tiga elemen penting yang menentukan keberhasilan sistem pembayaran parkir secara elektronik. Ketiganya harus berjalan selaras agar sistem bisa diterapkan dengan baik.

Pertama, masyarakatnya harus mau menggunakan pembayaran sistem non tunai. Diakuinya, mengubah kebiasaan masyarakat dari sistem manual ke elektronik cukup sulit jika tidak ada keinginan yang muncul dari diri masyarakat. 

"Kedua soal jaringan, kalau terganggu transaksi tidak bisa dilakukan. Ketiga kesiapan dari sisi jukir. Kalau salah satu saja tidak berjalan, maka sistem ini tidak bisa diterapkan secara efektif,” ujar Manalu.

Kondisi di lapangan menunjukkan masih banyak titik parkir yang menggunakan pembayaran tunai, termasuk sejumlah pusat perbelanjaan. Hal tersebut mengindikasikan belum optimalnya integrasi sistem non tunai di seluruh area publik di Samarinda.

Manalu tak menampik keterbatasan mesin EDC juga turut memperlambat proses transformasi ini. Padahal, sistem parkir non tunai memiliki banyak keunggulan, terutama dari sisi kemudahan dan transparansi.

Ia pun berkomitmen untuk terus mendorong percepatan realisasi sistem parkir elektronik ini, sembari membenahi kekurangan dari sisi teknis dan kesiapan Sumber Daya Manusia (SDM). 

Salah satunya dengan inovasi parkir berlangganan yang masih terus dioptimalisasi, baik dari sisi regulasi dan teknisnya. 

“Dengan sistem non tunai, masyarakat tidak perlu repot menyiapkan uang pas. Selain itu pengelolaan retribusi juga jadi lebih akuntabel dan minim kebocoran,” pungkasnya.

(Sf/Lo)