Penajam - Kelurahan Petung, Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU), mendorong pemerintah membuka sekolah lanjutan tingkat atas (SLTA) di wilayah tersebut. Pertumbuhan penduduk yang terus meningkat dinilai tidak lagi sebanding dengan daya tampung pendidikan menengah yang tersedia.

Lurah Petung, Achmad Fitriady atau akrab disapa Ady Kutu menyebut saat ini Petung memiliki tiga sekolah dasar, yakni SD 009, SD 017, dan SD 033. Namun untuk jenjang lanjutan pertama hanya ditopang dua sekolah di wilayah kelurahan, yakni SMP 23 dan SMP Babul Ilmi.

Sementara kebutuhan pendidikan menengah terus bertambah karena wilayah sekitar seperti Giripurwa dan Girimukti juga beririsan dengan SMP lain yang ikut menampung lulusan.

"Kalau melihat kondisi sosial dan pertumbuhan penduduk hari ini, Petung sangat membutuhkan sekolah lanjutan tingkat atas," kata Ady, Rabu (24/6/2026).

Ia menyebut jumlah penduduk Petung saat ini mencapai 10.487 jiwa yang tersebar di 27 RT. Kondisi itu menurutnya sudah cukup menjadi dasar kebutuhan penambahan fasilitas pendidikan tingkat SMA maupun SMK.

Menurut Ady, setiap tahun pemerintah kelurahan menerima banyak masyarakat yang datang meminta surat keterangan domisili untuk kebutuhan penerimaan peserta didik baru.

"Kami tetap layani masyarakat. Memang sekarang surat domisili tidak lagi dikeluarkan seperti dulu, tapi tetap kami fasilitasi informasi dan nanti verifikasi tetap di pihak sekolah. Tidak ada alasan bagi kami menolak pelayanan," ujarnya.

Ady mengatakan keterbatasan akses sekolah menengah atas membuat banyak siswa Petung tidak memiliki banyak pilihan saat melanjutkan pendidikan.

Berdasarkan dialog yang dilakukan pihak kelurahan dengan pihak SMA Negeri 5, wilayah Petung disebut bukan zona domisili prioritas sehingga hanya memperoleh kuota sisa. Di sisi lain, sekolah yang beririsan juga harus mengakomodasi desa dan kelurahan lain di kecamatan tersebut.

"Tanpa ada pilihan, anak-anak kita akhirnya masuk sekolah ke Penajam. Saya ngobrol sama masyarakat, ini bukan lagi memilih sekolah, tapi dipilihkan kondisi," ucapnya.

Ia menilai sekolah seharusnya tetap menghadirkan solusi bagi siswa yang belum terakomodasi.

Meski kewenangan pendidikan tingkat SMA berada di pemerintah provinsi, pihak kelurahan mengaku mulai melakukan pendekatan melalui unsur masyarakat dan legislatif.

"Kami dorong dibangun SMA di wilayah Petung. Tentunya kami juga harus menyiapkan lahannya untuk fasilitas sekolah. Harapannya instansi terkait bisa menyampaikan kebutuhan ini ke provinsi," katanya.

Menurut Ady, keberadaan SMA atau SMK di Petung juga penting agar tersedia pilihan pendidikan sesuai kebutuhan siswa, baik yang ingin cepat masuk dunia kerja maupun melanjutkan pendidikan tinggi.

Selain persoalan akses, ia juga menyoroti risiko keselamatan yang muncul ketika siswa harus bersekolah jauh dari tempat tinggal.

"Kalau anak-anak sekolah ke wilayah yang cukup jauh, risikonya kecelakaan lalu lintas dan pelanggaran lalu lintas juga meningkat. Pagi hari semua orang punya kepentingan yang sama di jalan. Ini menyangkut keselamatan anak-anak kita," tutupnya.

(Sf/Rs)