Tanjung Redeb - Akibat meningkatnya arus migrasi di daerah menjadi salah satu masalah sosial yang ada di Kabupaten Berau. Pasalnya, hal ini di anggap menjadi salah satu masalah penting, lantaran dinilai pemerintah kurang memberi perhatian terhadap para pendatang yang telantar, terutama mereka yang datang tanpa identitas resmi.

Menanggapi hal itu, Kepala Dinas Sosial (Dinsos) Berau, Iswahyudi menjelaskan bahwa proses untuk mendapatkan layanan sosial di Berau bisa diakses oleh siapa saja, selama melalui jalur resmi dan sesuai ketentuan yang ada.

"Salah satu pintu masuknya adalah RT, yang dapat membantu mengurus identitas agar pendatang bisa tercatat secara resmi," kata Iswahyudi.

Oleh karena itu, Dinsos pun mendorong para pendatang untuk bersedia pindah domisili agar data mereka dapat disinkronkan dengan sistem BPJS.

"Kita bantu prosesnya, tapi semuanya atas dasar kesediaan individu. Tidak bisa dipaksakan," ujarnya.

Dirinya mengatakan bahwa pihaknya juga seringkali menangani pendatang dalam kondisi darurat sehingga hal itu menjadi tantangan besar yang dihadapi di karenakan KTP bukan Berau. selain itu, ia menyampaikan, banyak dari mereka datang secara mandiri, tanpa perencanaan kedepannya.

"Banyak mereka datang atas keinginan sendiri. Tapi begitu dalam kondisi kritis, pemerintah tetap harus turun tangan, terutama jika menyangkut keselamatan jiwa," ujarnya.

Ia pun mencontoh beberapa kejadian yang terjadi pada sejumlah lansia yang terlantar dan dirawat di rumah sakit yang tanpa KTP Berau. Sehingga, mereka tidak bisa masuk dalam cakupan program Jaminan Kesehatan Universal Health Coverage (UHC) yang digagas oleh Pemkab Berau. 
 
"Tapi kita coba cari jalan keluarnya. kalau memungkinkan, terpaksa, dan pihak bersangkutan mau, kita pindahkan ke pendudukannya dengan izin capil. Sehingga, kalau sudah dapat ke pendudukannya baru kita ajukan. Tapi itu pilihan terakhir," tuturnya.

Sementara itu, pihaknya juga menggandeng berbagai paguyuban seperti KKSS dan Ika Pakarti untuk ikut terlibat dalam membantu anggotanya yang mengalami kesulitan. 

"Melalui kerja sama ini, beban bantuan bisa terbagi dan respons terhadap situasi darurat menjadi lebih cepat," terangnya.

Terakhir, Iswahyudi pun menegaskan kepada para pendatang jika ingin ikut merasakan baik bantuan ataupun program pemerintah daerah lainnya, ia mengimbau agar pendatang tersebut dapat mengurus kependudukan dengan domisili daerah Berau.

"Ya kalau dia mau tetap disini, harus urus domisilinya, urus KTP-nya. Jadi dia bisa mendapat fasilitas di Berau. Perubahan KTP sekarang tidak sulit," tandasnya.

(Sf/Rs)