Pendataan BPS Kutim Sering Ditolak, Ini Harapan Petugas kepada Masyarakat

    Seputarfakta.com-Lisda -

    Seputar Kaltim

    22 Juli 2025 01:13 WIB

    Kantor Badan Pusat Statistik Kabupaten Kutai Timur. (foto:lisda/seputarfakta.com)

    Sangatta - Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Kutai Timur (Kutim) mengimbau masyarakat untuk bersikap terbuka dan kooperatif terhadap petugas yang sedang melakukan survei atau pendataan di lapangan.

    Fungsional Statistik Ahli Pertama BPS Kutim, Ayufi Kusuma Wardani mengatakan bahwa kekhawatiran masyarakat terhadap kemungkinan penyalahgunaan data merupakan hal yang wajar.

    "Kalau kita posisikan diri sebagai masyarakat, pasti yang pertama dikhawatirkan adalah datanya akan disalahgunakan," ujar Ayufi.

    Namun, ia menegaskan bahwa BPS selalu memastikan petugas yang turun ke lapangan adalah mitra yang telah menjalani pelatihan dan dibekali dengan surat tugas serta identitas resmi (ID Card).

    "Sebelum melakukan pendataan, kami selalu memberikan pelatihan. Yang kedua, kami bekali mereka dengan surat tugas dan ID card. Minimal, surat tugas itu wajib ada. Jadi, masyarakat berhak menolak jika tidak ada surat tugasnya," tegasnya.

    Meski begitu, tantangan tidak hanya soal penerimaan masyarakat. Ayufi mengungkapkan bahwa masih ada kecenderungan sebagian warga memberikan informasi yang kurang akurat, terutama terkait pendapatan dan pengeluaran rumah tangga.

    “Pendapatan seringkali dilaporkan lebih rendah dari kenyataan, sementara pengeluaran dibesar-besarkan. Padahal, ini memengaruhi hasil survei dan bisa menyebabkan bantuan menjadi tidak tepat sasaran,” jelasnya.

    Ia menambahkan bahwa data yang dikumpulkan BPS tidak hanya digunakan untuk keperluan bantuan, tetapi juga menjadi dasar dalam penyusunan berbagai kebijakan strategis nasional, seperti di sektor pendidikan, kesehatan, dan kesejahteraan sosial.

    “Data ini punya efek domino. Kalau dari awal sudah keliru, dampaknya akan terasa ke belakang. Tapi kalau sejak awal sudah benar, maka akan memudahkan semua pihaktermasuk pemerintah dan masyarakat sendiri,” pungkas Ayufi.

    BPS akan melakukan Sensus Ekonomi 2026 pada Mei hingga Juni nanti. Sensus ini mencakup semua jenis usaha, termasuk di Kutim, dan sangat penting untuk membantu pemerintah membuat kebijakan serta program yang tepat sasaran.

    (Sf/Rs)

    Tim Editorial

    Connect With Us

    Copyright @ 2023 seputarfakta.com.
    All right reserved

    Kategori

    Informasi

    Pendataan BPS Kutim Sering Ditolak, Ini Harapan Petugas kepada Masyarakat

    Seputarfakta.com-Lisda -

    Seputar Kaltim

    22 Juli 2025 01:13 WIB

    Kantor Badan Pusat Statistik Kabupaten Kutai Timur. (foto:lisda/seputarfakta.com)

    Sangatta - Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Kutai Timur (Kutim) mengimbau masyarakat untuk bersikap terbuka dan kooperatif terhadap petugas yang sedang melakukan survei atau pendataan di lapangan.

    Fungsional Statistik Ahli Pertama BPS Kutim, Ayufi Kusuma Wardani mengatakan bahwa kekhawatiran masyarakat terhadap kemungkinan penyalahgunaan data merupakan hal yang wajar.

    "Kalau kita posisikan diri sebagai masyarakat, pasti yang pertama dikhawatirkan adalah datanya akan disalahgunakan," ujar Ayufi.

    Namun, ia menegaskan bahwa BPS selalu memastikan petugas yang turun ke lapangan adalah mitra yang telah menjalani pelatihan dan dibekali dengan surat tugas serta identitas resmi (ID Card).

    "Sebelum melakukan pendataan, kami selalu memberikan pelatihan. Yang kedua, kami bekali mereka dengan surat tugas dan ID card. Minimal, surat tugas itu wajib ada. Jadi, masyarakat berhak menolak jika tidak ada surat tugasnya," tegasnya.

    Meski begitu, tantangan tidak hanya soal penerimaan masyarakat. Ayufi mengungkapkan bahwa masih ada kecenderungan sebagian warga memberikan informasi yang kurang akurat, terutama terkait pendapatan dan pengeluaran rumah tangga.

    “Pendapatan seringkali dilaporkan lebih rendah dari kenyataan, sementara pengeluaran dibesar-besarkan. Padahal, ini memengaruhi hasil survei dan bisa menyebabkan bantuan menjadi tidak tepat sasaran,” jelasnya.

    Ia menambahkan bahwa data yang dikumpulkan BPS tidak hanya digunakan untuk keperluan bantuan, tetapi juga menjadi dasar dalam penyusunan berbagai kebijakan strategis nasional, seperti di sektor pendidikan, kesehatan, dan kesejahteraan sosial.

    “Data ini punya efek domino. Kalau dari awal sudah keliru, dampaknya akan terasa ke belakang. Tapi kalau sejak awal sudah benar, maka akan memudahkan semua pihaktermasuk pemerintah dan masyarakat sendiri,” pungkas Ayufi.

    BPS akan melakukan Sensus Ekonomi 2026 pada Mei hingga Juni nanti. Sensus ini mencakup semua jenis usaha, termasuk di Kutim, dan sangat penting untuk membantu pemerintah membuat kebijakan serta program yang tepat sasaran.

    (Sf/Rs)