Samarinda - Program Pendidikan Gratis (Gratispol) di Kalimantan Timur (Kaltim) menghadapi kendala, lantaran jumlah mahasiswa yang mendaftar di beberapa universitas swasta melebihi kuota yang disepakati. 

Menanggapi hal ini, Wakil Gubernur Kaltim Seno Aji bakal mengkomunikasikan ulang kebijakan tersebut.

Seno Aji menjelaskan, pemerintah provinsi telah menjalin kerja sama dengan sejumlah perguruan tinggi, baik negeri maupun swasta, untuk memfasilitasi program Gratispol. 

Namun, dalam pelaksanaannya, beberapa kampus ternyata menerima mahasiswa baru jauh di atas kuota yang telah ditetapkan.

"Kami akan diskusikan lebih lanjut dengan pihak universitas. Sebelumnya, Kesra (Kesejahteraan Rakyat) sudah membuat Perjanjian Kerja Sama (PKS) terkait kuota mahasiswa dengan masing-masing perguruan tinggi," terang Seno Aji.

Dia mencontohkan, Universitas Muhammadiyah Kalimantan Timur (UMKT). Pihak UMKT hanya mendapat kuota 2.205 mahasiswa untuk program Gratispol, sedangkan mereka menerima 3.600 lebih mahasiswa baru tahun ini. Hal ini, kata Seno, membuat pemerintah kesulitan menganggarkan bantuan karena melebihi batasan yang ada.

"Artinya, sudah ada kontrak kuota yang disepakati. Tetapi karena masing-masing universitas menambah jumlah mahasiswa tanpa penyesuaian, ini jadi persoalan. Perlu dicatat, bukan pemerintah yang mengurangi kuota, tapi pihak kampus yang menambah jumlah mahasiswa di luar kesepakatan," tegasnya.

Seno Aji menambahkan, persoalan serupa juga terjadi di universitas lain, seperti Universitas 17 Agustus 1945 (Untag) Samarinda. Di kampus ini, dari kuota 1.200-an yang diberikan, jumlah pendaftar masih di bawah 1.000. 

Kendala yang mereka hadapi justru terkait permohonan penundaan pembayaran dari beberapa calon mahasiswa. Padahal, pendaftaran masih dibuka hingga 12 September mendatang.

Meski demikian, Pemerintah Provinsi Kaltim tetap mencari solusi untuk mahasiswa yang belum terakomodir. 

Rencananya, mereka yang belum mendapat manfaat program Gratispol pada semester pertama, akan diupayakan untuk menerima bantuan pada semester kedua.

"Nantinya, pada semester kedua, akan kami cover melalui anggaran pemerintah. Ini tentu akan kita diskusikan kembali untuk mencari solusi terbaik tanpa membebani mahasiswa," tutup Seno Aji. 

(Sf/Rs)