Balikpapan – Pemerintah Kota (Pemkot) Balikpapan kembali memperoleh opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI Perwakilan Kaltim atas laporan keuangan tahun anggaran 2025.

Meski demikian, Pemkot menegaskan masih memiliki sejumlah pekerjaan rumah (PR) yang harus diselesaikan, terutama terkait penanganan banjir, pembangunan sekolah, dan pelayanan air bersih.

Hal tersebut disampaikan Wakil Wali Kota Balikpapan Bagus Susetyo saat menyampaikan nota penjelasan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun 2025.

Menurut Bagus, capaian opini WTP menunjukkan pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan daerah telah berjalan sesuai ketentuan yang berlaku.

“Yang jelas kami bersyukur. Hasil pemeriksaan keuangan daerah sudah diapresiasi oleh BPK RI Kaltim dengan opini WTP. Ini menunjukkan pemerintah kota bersama DPRD dalam melakukan penganggaran maupun pertanggungjawaban APBD sudah sesuai dengan aturan keuangan daerah,” ujar Wawali Bagus kepada media, Rabu (24/6/2026).

Namun, ia menegaskan keberhasilan administrasi keuangan bukanlah tujuan akhir. Yang lebih penting, kata dia, adalah memastikan anggaran daerah benar-benar dirasakan manfaatnya oleh masyarakat.

“Anggaran ini harus bisa menyentuh kebutuhan masyarakat. Itu yang paling penting,” katanya.

Bagus mengakui masih terdapat sejumlah persoalan yang menjadi perhatian pemerintah daerah. Di antaranya penanganan banjir yang masih terjadi di beberapa wilayah, kebutuhan pembangunan fasilitas pendidikan, serta peningkatan pelayanan air bersih.

“Masih ada PR yang belum selesai. Mudah-mudahan ke depan menjadi lebih baik, terutama terkait banjir, pembangunan sekolah, dan pelayanan air bersih,” sebutnya.

Ia juga mengajak masyarakat untuk turut mengawasi penggunaan APBD setiap tahunnya. Menurutnya, partisipasi publik penting agar program pembangunan berjalan sesuai kebutuhan masyarakat.

“Masyarakat dibolehkan mengawal APBD setiap tahun. Justru masyarakat yang paling memahami kekurangan dan kebutuhan di daerahnya,” terang Bagus.

Selain capaian di bidang pengelolaan keuangan, Pemkot Balikpapan juga memperoleh sejumlah penghargaan pembangunan. Bahkan, Balikpapan masuk dalam lima besar nominasi pembangunan kota terbaik bersama Surabaya, Pekalongan, Manado, dan Surakarta.

Menurut Bagus, capaian tersebut harus menjadi motivasi bagi seluruh pihak untuk terus meningkatkan kualitas pembangunan kota.

“Mudah-mudahan ini menjadi semangat bagi kami untuk terus berbenah dan mewujudkan Balikpapan sebagai kota yang nyaman, kondusif, dan berkeadilan bagi masyarakat,” tuturnya.

Dalam kesempatan itu, Bagus juga menjelaskan terkait Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA) tahun 2025 yang mencapai sekitar Rp479,23 miliar. Ia menegaskan besarnya SiLPA bukan disebabkan keterlambatan penggunaan anggaran, melainkan adanya efisiensi hasil tender dan sejumlah kegiatan yang tidak memungkinkan diselesaikan pada akhir tahun anggaran.

“SiLPA ini bukan berarti kami terlambat menggunakan anggaran. Ada sisa tender dan ada kegiatan yang baru berjalan di akhir periode sehingga tidak memungkinkan dimaksimalkan untuk pekerjaan fisik,” paparnya.

Ia memastikan dana tersebut akan langsung dimanfaatkan kembali dalam APBD Tahun 2026 untuk mendukung program pembangunan yang berlanjut.

Ke depan, Pemkot Balikpapan berupaya meningkatkan penyerapan anggaran dengan mempercepat proses pengadaan barang dan jasa sejak awal tahun. Dengan demikian, pelaksanaan proyek dapat selesai sebelum tutup buku anggaran.

“Kami mulai lebih awal. Mudah-mudahan pada Juli seluruh proses sudah selesai sehingga pekerjaan dapat dituntaskan sebelum akhir tahun anggaran,” pungkasnya.

(Sf/Rs)