Seputar Kaltim
Ketua DPRD Kutim, Jimmi. (Foto: Lisda/seputarfakta.com)
Sangatta – Keterbatasan kemampuan keuangan daerah menjadi salah satu kendala dalam penambahan Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) di Kabupaten Kutai Timur (Kutim). Belum maksimalnya penyaluran dana bagi hasil (DBH) dari pemerintah pusat turut membatasi ruang anggaran daerah.
Ketua DPRD Kutim, Jimmi, mengatakan kenaikan APBD akan berpengaruh terhadap peningkatan belanja wajib (mandatory spending). Menurutnya, peningkatan tersebut juga berdampak terhadap bertambahnya TPP.
“Kita sebenarnya masih perlu mendorong lagi. Kalau APBD naik, mandatory spending juga naik. Dan tentu berdampak pada bertambahnya TPP. Kita harapkan itu bisa didorong,” ujar Jimmi.
Namun, ia menyebut kondisi keuangan Kutim semakin menurun karena dana dari pemerintah pusat belum sepenuhnya disalurkan, terutama terkait DBH kurang salur dan kurang bayar.
Jimmi menyebut, sekitar Rp1,2 triliun DBH Kutim masih tertahan di pemerintah pusat. Sementara dana yang telah ditransfer ke daerah baru sekitar Rp60 miliar.
“Kita mau desak supaya bisa maksimal dicairkan. Kita harapkan tahun ini bisa 100 persen,” katanya.
Terkait pencairan tersebut, Jimmi mengatakan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) masih melakukan diplomasi dengan Kementerian Keuangan. Namun, dengan waktu yang tersisa, ia menilai pencairan seluruh dana pada tahun ini kemungkinan sulit tercapai.
Ia berharap pencairan DBH dapat direalisasikan tahun depan, setidaknya lebih dari 50 persen. “Mudah-mudahan tahun depan bisa direalisasikan. Paling tidak di atas 50 persen,” tuturnya.
(Sf/Lo)
Cari disini...
Seputar Kaltim

Ketua DPRD Kutim, Jimmi. (Foto: Lisda/seputarfakta.com)
Sangatta – Keterbatasan kemampuan keuangan daerah menjadi salah satu kendala dalam penambahan Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) di Kabupaten Kutai Timur (Kutim). Belum maksimalnya penyaluran dana bagi hasil (DBH) dari pemerintah pusat turut membatasi ruang anggaran daerah.
Ketua DPRD Kutim, Jimmi, mengatakan kenaikan APBD akan berpengaruh terhadap peningkatan belanja wajib (mandatory spending). Menurutnya, peningkatan tersebut juga berdampak terhadap bertambahnya TPP.
“Kita sebenarnya masih perlu mendorong lagi. Kalau APBD naik, mandatory spending juga naik. Dan tentu berdampak pada bertambahnya TPP. Kita harapkan itu bisa didorong,” ujar Jimmi.
Namun, ia menyebut kondisi keuangan Kutim semakin menurun karena dana dari pemerintah pusat belum sepenuhnya disalurkan, terutama terkait DBH kurang salur dan kurang bayar.
Jimmi menyebut, sekitar Rp1,2 triliun DBH Kutim masih tertahan di pemerintah pusat. Sementara dana yang telah ditransfer ke daerah baru sekitar Rp60 miliar.
“Kita mau desak supaya bisa maksimal dicairkan. Kita harapkan tahun ini bisa 100 persen,” katanya.
Terkait pencairan tersebut, Jimmi mengatakan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) masih melakukan diplomasi dengan Kementerian Keuangan. Namun, dengan waktu yang tersisa, ia menilai pencairan seluruh dana pada tahun ini kemungkinan sulit tercapai.
Ia berharap pencairan DBH dapat direalisasikan tahun depan, setidaknya lebih dari 50 persen. “Mudah-mudahan tahun depan bisa direalisasikan. Paling tidak di atas 50 persen,” tuturnya.
(Sf/Lo)