Samarinda - Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang dan Perumahan Rakyat (PUPR PERA) Provinsi Kalimantan Timur memastikan tidak akan ada pembiaran terhadap kerusakan Jembatan Mahakam Ulu (Mahulu) pasca-insiden tertabraknya pilar jembatan oleh kapal tongkang.

Pihak Dinas PUPR PERA Kaltim dan perusahaan pemilik kapal yang bertanggung jawab atas insiden tersebut telah duduk bersama dan mencapai kata sepakat. 

Perusahaan penabrak menyatakan komitmennya untuk menanggung seluruh biaya perbaikan dan mengganti aset negara yang rusak.

Kepala Bidang Bina Marga Dinas PUPR PERA Kaltim, Muhammad Muhran, mengonfirmasi bahwa pertemuan antara pemerintah dan pihak penabrak sudah terlaksana. Hasilnya, pihak perusahaan kooperatif dan siap bertanggung jawab penuh.

"Sudah ada rapat koordinasi. Intinya, pihak penabrak akan bertanggung jawab sepenuhnya. Mereka siap mengganti apapun aset yang ada dari Pemprov Kaltim yang rusak akibat kejadian di Jembatan Mahakam Ulu tersebut," ungkap Muhran saat dihubungi melalui telepon, Jumat (26/12/2025).

Pasca-kesepakatan tersebut, saat ini tim teknis Dinas PUPR PERA Kaltim tengah bergerak cepat melakukan inventarisasi dan penghitungan nilai kerugian (cost assessment).

Muhran menjelaskan, pihaknya sedang merinci komponen apa saja yang harus diganti dan diperbaiki. Fokus utama penghitungan adalah pada penggantian fender (pelindung pilar) yang hilang tenggelam dan perbaikan kosmetik pada pilar jembatan.

"Kami lagi sedang berhitunglah ini. Nanti hasilnya akan kami rilis. Yang jelas kerusakan visual yang terdata adalah fender di sisi hulu tenggelam, serta pilar jembatan mengalami gompal atau terkelupas," jelasnya.

Proses penghitungan ini dikebut agar angka kerugian bisa segera diserahkan kepada pihak perusahaan dan proses perbaikan fisik di lapangan bisa segera dimulai tanpa menunda waktu.

Percepatan perbaikan ini menjadi atensi serius Dinas PUPR PERA Kaltim. Muhran menegaskan, meskipun struktur utama jembatan (Pilar 5 dan 6) dinyatakan masih tegak lurus dan aman untuk dilintasi kendaraan, hilangnya fender membuat jembatan dalam kondisi rentan.

Tanpa fender, tidak ada lagi buffer atau bantalan yang melindungi pilar utama jika terjadi insiden serupa di masa depan.

"Kenapa harus segera? Karena posisi pilar sekarang tidak ada pengamannya lagi. Fender-nya tenggelam. Risikonya sangat besar kalau ada insiden lagi langsung menghantam pilar utama," tegasnya.

Oleh karena itu, sembari menunggu proses administrasi ganti rugi dan dimulainya pekerjaan fisik, Dinas PUPR meminta adanya pengetatan pengamanan lalu lintas sungai. 

Kapal-kapal jenis tugboat dan tongkang yang melintas di bawah Jembatan Mahulu wajib menggunakan kapal tunda (assist) untuk memandu alur pelayaran agar tidak menyerempet pilar yang sedang telanjang tersebut.

"Harapan kami dari dinas, baik PU maupun Perhubungan, ketika melintas harus ada assist. Jangan sampai ada insiden lagi yang bisa mengganggu ekonomi rakyat," pungkasnya.

(Sf/Rs)