Samarinda - Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim) tengah bermanuver untuk menggaet Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) melalui Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen). 

Langkah ini diambil untuk membiayai pembangunan enam Sekolah Menengah Atas (SMA) baru di kawasan Benua Etam.

Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Disdikbud Kaltim, Armin, mengungkapkan bahwa inisiatif ini bertujuan untuk mengurangi beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). 

Menurutnya, biaya pembangunan sekolah baru tergolong sangat masif jika harus ditanggung seluruhnya oleh pemerintah provinsi.

"Mudah-mudahan dari 6 sekolah yang diusulkan, paling tidak ada 4 yang bisa ditindaklanjuti oleh pusat. Ini tentu akan sangat membantu efisiensi anggaran kita," ujar Armin di Samarinda, Rabu (22/4/2026).

Armin menjelaskan bahwa langkah ini telah mengantongi restu dari Gubernur Kaltim. Koordinasi dengan pemerintah pusat pun terus diperkuat. 

Rencananya, pembangunan fisik keenam sekolah tersebut bisa segera dieksekusi tahun ini, asalkan urusan administrasi lahannya sudah beres.

Pihak kementerian menetapkan kejelasan status tanah sebagai syarat mutlak sebelum dana pusat bisa dikucurkan ke daerah.

Adapun enam sekolah di Kaltim yang masuk dalam usulan pendanaan pusat tersebut tersebar di beberapa wilayah, yakni SMA 16 Berau, SMA 17 Berau, SMA 4 Tenggarong, SMA 3 Muara Kaman, SMA 8 Penajam Paser Utara (PPU), dan SMA Muhammadiyah Terpadu di Sepaku.

Kabar baiknya, usulan Pemprov Kaltim ini mendapat sambutan hangat dari kementerian. Armin menyebutkan bahwa tim verifikasi bahkan sudah diterjunkan untuk meninjau langsung kelayakan lahan di lokasi-lokasi yang diusulkan.

"Kementerian sudah merespons ajuan kita dan mereka setuju. Saat ini mereka sedang melakukan verifikasi di lapangan," jelasnya.

Kendati pembangunan infrastruktur fisiknya dibiayai penuh oleh kementerian, Armin memastikan Pemprov Kaltim tidak lepas tangan begitu saja.

Setelah gedung sekolah berdiri, seluruh urusan harian hingga biaya operasional sekolah akan beralih menjadi tanggung jawab penuh Pemerintah Provinsi. 

(Sf/Rs)