Samarinda - Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim) membawa kabar baik di tengah isu berkurangnya Dana Bagi Hasil (DBH) untuk daerah.

Wakil Gubernur Kaltim, Seno Aji, mengungkapkan bahwa pemerintah pusat akan segera membayarkan sebagian dari kurang bayar DBH ke kas daerah.

Menurutnya, pembayaran tersebut akan cair dalam waktu dekat di akhir tahun ini.

"Kalau itu kita tagih dan insya Allah di bulan November ini akan keluar lagi kemungkinan Rp1,1 triliun," ungkap Seno Aji saat diwawancarai awak media, Senin (13/10/2025).

Meskipun ada kabar baik terkait pembayaran utang DBH dari pusat, Seno Aji mengakui bahwa kondisi keuangan daerah, khususnya dari Pendapatan Asli Daerah (PAD), masih menghadapi tantangan.

Ia menyebutkan bahwa target PAD tahun ini masih belum tercapai sepenuhnya dan menjadi fokus utama pemerintah provinsi untuk terus digenjot.

"Cuman memang PAD yang tahun ini kan masih kurang lebih sekitar Rp3 triliun sekian yang kurang, akan kita genjot," tegasnya.

Lebih lanjut, berkurangnya alokasi dana transfer dari pusat turut berdampak pada pemerintah kabupaten dan kota di seluruh Kaltim.

Seno Aji menjelaskan bahwa baik provinsi maupun kabupaten/kota sama-sama merasakan dampak pengurangan anggaran tersebut.

Oleh karena itu, pihaknya telah mendorong pemerintah daerah untuk tidak hanya bergantung pada dana transfer.

Pemerintah Provinsi Kaltim juga telah mengalokasikan Bantuan Keuangan (Bankeu), namun jumlahnya menyesuaikan dengan kondisi keuangan saat ini.

"Kalau Bankeu sudah kita alokasikan, tapi kan sama-sama berkurang nih, provinsi berkurang, kabupaten, kota berkurang," jelasnya.

"Jadi kita sudah dorong mereka untuk juga meningkatkan PAD masing-masing. Kita tidak boleh berpangku tangan terhadap DBH," sambung Seno Aji.

Selain mendorong kemandirian fiskal daerah, Pemprov Kaltim juga berencana untuk meningkatkan sinergi dengan pemerintah kabupaten/kota.

"Nanti juga kita akan diskusi mana-mana kegiatan yang bisa kita gabungkan antara pemerintah provinsi dan kabupaten," tuturnya.

Sementara itu, untuk jangka panjang, Seno Aji menyebut sudah ada sinyal positif dari pemerintah pusat.

Ia menyampaikan informasi yang didapat langsung dari Menteri Keuangan terkait penambahan alokasi DBH untuk Kaltim yang dijadwalkan pada tahun 2026 mendatang.

"Informasi dari Pak Menteri Keuangan di tahun 2026. Sehingga antara bulan Februari atau Maret ke depan itu akan terjadi penambahan yang dijanjikan oleh Pak Menteri," tutupnya.

(Sf/Rs)