Samarinda - Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur (Pemprov Kaltim) melalui Biro Kesejahteraan Rakyat (Kesra) mencatat realisasi maksimal dalam program penyaluran insentif bagi tenaga pendidik honorer dan penjaga rumah ibadah. 

Total puluhan miliar rupiah telah terserap untuk menunjang kesejahteraan puluhan ribu penerima manfaat di Benua Etam.

Kepala Biro Kesra Setdaprov Kaltim, Dasmiah, memaparkan bahwa capaian realisasi insentif ini nyaris menyentuh angka 100 persen. Program ini menyasar guru honorer dari jenjang Kelompok Bermain (KB), TK, SD, MI, SMP, hingga MTs, serta ustaz dan ustazah di pondok pesantren.

“Untuk guru sekolah, target kita 21.547 orang, dan yang terealisasi sebanyak 19.662 orang dengan besaran anggaran yang dikeluarkan mencapai Rp53.368.000.000. Capaiannya luar biasa, yakni 99,97 persen,” ungkap Dasmiah ditemui di Samarinda, Senin (9/3/2026).

Sementara itu, untuk ustaz dan ustazah di pesantren, insentif telah tersalurkan kepada 8.185 orang dari target 8.872 orang. Total anggaran yang digelontorkan untuk kategori ini mencapai Rp23,2 miliar dengan persentase capaian 99,93 persen.

Dasmiah menegaskan bahwa Pemprov Kaltim sengaja melonggarkan syarat administrasi agar bantuan ini benar-benar tepat sasaran dan menjangkau tenaga pendidik di pelosok.

"Syaratnya kami turunkan. Kalau awalnya harus punya NUPTK, yang mana mensyaratkan gelar sarjana, kini hanya perlu terdaftar di Dapodik. Banyak guru KB, TK, atau PAUD, apalagi di kawasan kebun sawit kabupaten/kota, yang lulusan SMA. Kalau kita pakai syarat pusat, mereka tidak akan dapat," tegasnya.

Kebijakan afirmasi ini, lanjutnya, menjadikan Kaltim pionir. “Di seluruh Indonesia, satu-satunya provinsi yang memberikan insentif seluas ini bagi guru KB hingga SD tingkat provinsi ya hanya Kaltim. Silakan dicek di daerah lain,” tambahnya.

Selain tenaga pendidik, Pemprov Kaltim juga mengalokasikan anggaran sebesar Rp12,3 miliar untuk 4.130 penjaga rumah ibadah (marbot) dari berbagai agama. Capaian realisasinya menyentuh 72,33 persen dari target awal 5.710 orang.

Terdapat verifikasi ketat untuk mencegah penyalahgunaan identitas dalam program marbot ini. Biro Kesra menggandeng Kementerian Agama (Kemenag) untuk proses validasi data dan ID masjid.

"Syaratnya, marbot harus sudah bertugas minimal 2 tahun berturut-turut dan memiliki KTP asli Kaltim minimal 3 tahun. Ini dilakukan karena hasil evaluasi di lapangan, banyak marbot yang ternyata warga dari luar daerah seperti Banjarmasin atau Madura yang KTP-nya belum pindah," jelasnya.

Dasmiah menuturkan, pemberian insentif ini diharapkan mampu menekan angka turnover (pergantian) marbot yang selama ini terbilang tinggi karena ketiadaan gaji tetap, sehingga kebersihan dan kenyamanan rumah ibadah di Kaltim tetap terjaga.

Saat ini, Surat Keputusan (SK) pencairan tahap pertama untuk tahun 2026 sudah selesai dievaluasi dan tinggal menunggu tanda tangan Gubernur. Biro Kesra menargetkan insentif triwulan pertama tahun ini sudah bisa ditransfer ke rekening masing-masing penerima sebelum Hari Raya Idulfitri.

(Sf/Rs)