Cari disini...
Seputar Kaltim
Pemprov Kaltim Prioritaskan Pendidikan Gratispol di Tengah Defisit Rp6,1 Triliun, Kuota Umrah Turut Dipangkas
Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Timur, Sri Wahyuni. (Foto: Maulana/Seputarfakta.com)
Samarinda - Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim) terpaksa harus mengambil keputusan strategis yang sulit menyusul pemangkasan drastis dana Transfer ke Daerah (TKD) dari pemerintah pusat sebesar 73 persen.
Pemangkasan ini menyebabkan Kaltim menghadapi defisit pendapatan sekitar Rp6,1 triliun untuk anggaran 2026.
Sekretaris Daerah Kaltim, Sri Wahyuni, menjelaskan bahwa sebelumnya Kaltim mendapat alokasi Rp9 triliun, namun kini hanya menerima sedikit di atas Rp3 triliun.
Hal ini disampaikannya dalam Rapat Kerja Badan Anggaran (Banggar) bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) di Gedung DPRD Kaltim, Senin (17/11/2025).
Di tengah krisis anggaran ini, Pemprov Kaltim mengambil langkah tegas dengan memprioritaskan program yang dianggap sebagai fondasi masa depan daerah, yakni Pendidikan Gratispol.
Sri Wahyuni memastikan bahwa di sektor pendidikan, tidak akan ada pengurangan jumlah penerima pendidikan gratispol pada tahun 2026.
Keputusan ini diambil karena Pemprov menganggap pendidikan sebagai kunci penguatan Sumber Daya Manusia (SDM) yang unggul.
"Di sektor pendidikan sendiri ada pengecualian. Pemprov memastikan untuk tidak mengurangi jumlah penerima pendidikan gratispol di 2026 nanti," tegas Sri Wahyuni.
Langkah ini menunjukkan komitmen Pemprov untuk menjaga keberlanjutan beasiswa dan bantuan Uang Kuliah Tunggal (UKT) bagi mahasiswa, yang saat ini sudah mulai dicairkan ke rekening Perguruan Tinggi Negeri (PTN) se-Kaltim.
Meskipun program pendidikan diselamatkan, program unggulan lain harus menanggung dampaknya.
Program seperti perjalanan religi dan umrah gratis bagi marbot dan penjaga rumah ibadah, yang bersentuhan langsung dengan masyarakat, dipastikan tetap berjalan, namun dengan pengurangan volume atau jumlah penerima.
“Gratispol aman, tetapi volume (jumlah besaran) penerima programnya akan dikurangi. Misal kalau untuk umrah targetnya berapa ratus orang, tahun depan tidak sampai ratusan,” jelasnya.
Dampak paling signifikan dari pemangkasan Rp6,1 triliun ini diperkirakan akan menghantam sektor pembangunan infrastruktur daerah.
"Kita tidak punya banyak ruang yang leluasa dalam membangun infrastruktur. Kita harus menyesuaikan dengan kapasitas kita," tuturnya.
(Sf/Rs)
Cari disini...
Seputar Kaltim
Pemprov Kaltim Prioritaskan Pendidikan Gratispol di Tengah Defisit Rp6,1 Triliun, Kuota Umrah Turut Dipangkas
Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Timur, Sri Wahyuni. (Foto: Maulana/Seputarfakta.com)
Samarinda - Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim) terpaksa harus mengambil keputusan strategis yang sulit menyusul pemangkasan drastis dana Transfer ke Daerah (TKD) dari pemerintah pusat sebesar 73 persen.
Pemangkasan ini menyebabkan Kaltim menghadapi defisit pendapatan sekitar Rp6,1 triliun untuk anggaran 2026.
Sekretaris Daerah Kaltim, Sri Wahyuni, menjelaskan bahwa sebelumnya Kaltim mendapat alokasi Rp9 triliun, namun kini hanya menerima sedikit di atas Rp3 triliun.
Hal ini disampaikannya dalam Rapat Kerja Badan Anggaran (Banggar) bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) di Gedung DPRD Kaltim, Senin (17/11/2025).
Di tengah krisis anggaran ini, Pemprov Kaltim mengambil langkah tegas dengan memprioritaskan program yang dianggap sebagai fondasi masa depan daerah, yakni Pendidikan Gratispol.
Sri Wahyuni memastikan bahwa di sektor pendidikan, tidak akan ada pengurangan jumlah penerima pendidikan gratispol pada tahun 2026.
Keputusan ini diambil karena Pemprov menganggap pendidikan sebagai kunci penguatan Sumber Daya Manusia (SDM) yang unggul.
"Di sektor pendidikan sendiri ada pengecualian. Pemprov memastikan untuk tidak mengurangi jumlah penerima pendidikan gratispol di 2026 nanti," tegas Sri Wahyuni.
Langkah ini menunjukkan komitmen Pemprov untuk menjaga keberlanjutan beasiswa dan bantuan Uang Kuliah Tunggal (UKT) bagi mahasiswa, yang saat ini sudah mulai dicairkan ke rekening Perguruan Tinggi Negeri (PTN) se-Kaltim.
Meskipun program pendidikan diselamatkan, program unggulan lain harus menanggung dampaknya.
Program seperti perjalanan religi dan umrah gratis bagi marbot dan penjaga rumah ibadah, yang bersentuhan langsung dengan masyarakat, dipastikan tetap berjalan, namun dengan pengurangan volume atau jumlah penerima.
“Gratispol aman, tetapi volume (jumlah besaran) penerima programnya akan dikurangi. Misal kalau untuk umrah targetnya berapa ratus orang, tahun depan tidak sampai ratusan,” jelasnya.
Dampak paling signifikan dari pemangkasan Rp6,1 triliun ini diperkirakan akan menghantam sektor pembangunan infrastruktur daerah.
"Kita tidak punya banyak ruang yang leluasa dalam membangun infrastruktur. Kita harus menyesuaikan dengan kapasitas kita," tuturnya.
(Sf/Rs)