Seputar Kaltim

    Pemprov Kaltim Larang Sekolah Wajibkan Beli Seragam, 65 Ribu Paket Gratis Cair Agustus

    Penulis:Maulana|Redaktur:Lodya A
    14 Juli 2026 pukul 22:22 WITA

    Sekretaris Disdikbud Kaltim, Rahmat Ramadhan. (Foto: aset milik seputarfakta.com)

    Samarinda - Di tengah kekhawatiran orang tua murid terkait biaya awal masuk sekolah, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim) membawa angin segar. 

    Pihak sekolah dilarang keras mewajibkan siswa baru untuk membeli seragam, mengingat Pemprov Kaltim telah menyiapkan paket seragam gratis yang akan didistribusikan pada Agustus hingga September 2026 mendatang.

    Sebagai solusi di masa transisi tahun ajaran baru ini, para siswa SMA dan sederajat dibebaskan untuk mengenakan seragam SMP, baju batik, maupun pakaian bebas yang rapi untuk datang ke sekolah.

    Sekretaris Disdikbud Kaltim, Rahmat Ramadhan, menegaskan kelonggaran ini diberikan sembari menunggu program pembagian seragam gratis terealisasi sepenuhnya.

    "Kami tidak memaksakan siswa untuk langsung memakai seragam putih abu-abu. Alhamdulillah, dari hasil tinjauan keliling saya ke sekolah-sekolah, tidak ada pemaksaan pembelian. Siswa ada yang pakai batik, baju biasa, hingga seragam SMP," ungkap Rahmat dihubungi di Samarinda, Selasa (14/7/2026).

    Meski pendistribusian baru dilakukan pada bulan Agustus atau pertengahan semester, Rahmat menjelaskan bahwa hal ini bukanlah sebuah keterlambatan tanpa alasan. 

    Disdikbud Kaltim memilih langkah hati-hati agar seragam yang dibagikan tepat sasaran dan sesuai ukuran masing-masing anak.

    Berbeda dengan sistem pengadaan di kabupaten/kota yang kerap mencetak seragam lebih awal, Pemprov Kaltim memilih menunggu data pasti dari sekolah yang tersinkronisasi dengan Data Pokok Pendidikan (Dapodik) kementerian. Langkah ini sekaligus mencegah adanya mark-up atau penggelembungan data penerima.

    "Saat ini pendataan sedang berlangsung mencakup ukuran baju, ukuran sepatu, jenis kelamin, hingga penggunaan jilbab. Kami mencari metode yang paling aman dan menghindari kekeliruan, misalnya memesan 5.000 baju ukuran L, tapi yang terpakai hanya 2.500. Oleh karena itu, kita ukur dulu masing-masing siswa," jelasnya.

    Untuk 2026 ini, Pemprov Kaltim mengalokasikan anggaran sebesar Rp65 miliar yang menyasar 65.004 siswa baru. Program ini didistribusikan merata, tidak hanya bagi sekolah negeri, tetapi juga sekolah swasta di jenjang SMA, SMK, SLB, hingga Madrasah Aliyah (MA).

    Setiap siswa nantinya akan menerima paket seragam dengan pagu anggaran senilai Rp1 juta. Paket tersebut meliputi seragam putih abu-abu, tas sekolah dan sepatu. 

    Anggaran ini juga sudah mencakup pajak dan ongkos distribusi hingga ke daerah pelosok Kaltim, seperti Kecamatan Maratua dan Sandaran.

    Meski pemerintah telah menjamin seragam gratis, Disdikbud Kaltim tidak melarang jika ada orang tua yang memiliki rezeki lebih dan ingin membelikan seragam secara mandiri untuk anaknya.

    "Jika ada orang tua yang secara mandiri ingin membelikan seragam untuk anaknya, itu dipersilakan. Nanti seragam gratisnya bisa jadi cadangan," pungkasnya.

    (Sf/Lo)

    Seputar Kaltim

    Pemprov Kaltim Larang Sekolah Wajibkan Beli Seragam, 65 Ribu Paket Gratis Cair Agustus

    Penulis:Maulana|Redaktur:Lodya A
    14 Juli 2026 pukul 22:22 WITA

    Sekretaris Disdikbud Kaltim, Rahmat Ramadhan. (Foto: aset milik seputarfakta.com)

    Samarinda - Di tengah kekhawatiran orang tua murid terkait biaya awal masuk sekolah, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim) membawa angin segar. 

    Pihak sekolah dilarang keras mewajibkan siswa baru untuk membeli seragam, mengingat Pemprov Kaltim telah menyiapkan paket seragam gratis yang akan didistribusikan pada Agustus hingga September 2026 mendatang.

    Sebagai solusi di masa transisi tahun ajaran baru ini, para siswa SMA dan sederajat dibebaskan untuk mengenakan seragam SMP, baju batik, maupun pakaian bebas yang rapi untuk datang ke sekolah.

    Sekretaris Disdikbud Kaltim, Rahmat Ramadhan, menegaskan kelonggaran ini diberikan sembari menunggu program pembagian seragam gratis terealisasi sepenuhnya.

    "Kami tidak memaksakan siswa untuk langsung memakai seragam putih abu-abu. Alhamdulillah, dari hasil tinjauan keliling saya ke sekolah-sekolah, tidak ada pemaksaan pembelian. Siswa ada yang pakai batik, baju biasa, hingga seragam SMP," ungkap Rahmat dihubungi di Samarinda, Selasa (14/7/2026).

    Meski pendistribusian baru dilakukan pada bulan Agustus atau pertengahan semester, Rahmat menjelaskan bahwa hal ini bukanlah sebuah keterlambatan tanpa alasan. 

    Disdikbud Kaltim memilih langkah hati-hati agar seragam yang dibagikan tepat sasaran dan sesuai ukuran masing-masing anak.

    Berbeda dengan sistem pengadaan di kabupaten/kota yang kerap mencetak seragam lebih awal, Pemprov Kaltim memilih menunggu data pasti dari sekolah yang tersinkronisasi dengan Data Pokok Pendidikan (Dapodik) kementerian. Langkah ini sekaligus mencegah adanya mark-up atau penggelembungan data penerima.

    "Saat ini pendataan sedang berlangsung mencakup ukuran baju, ukuran sepatu, jenis kelamin, hingga penggunaan jilbab. Kami mencari metode yang paling aman dan menghindari kekeliruan, misalnya memesan 5.000 baju ukuran L, tapi yang terpakai hanya 2.500. Oleh karena itu, kita ukur dulu masing-masing siswa," jelasnya.

    Untuk 2026 ini, Pemprov Kaltim mengalokasikan anggaran sebesar Rp65 miliar yang menyasar 65.004 siswa baru. Program ini didistribusikan merata, tidak hanya bagi sekolah negeri, tetapi juga sekolah swasta di jenjang SMA, SMK, SLB, hingga Madrasah Aliyah (MA).

    Setiap siswa nantinya akan menerima paket seragam dengan pagu anggaran senilai Rp1 juta. Paket tersebut meliputi seragam putih abu-abu, tas sekolah dan sepatu. 

    Anggaran ini juga sudah mencakup pajak dan ongkos distribusi hingga ke daerah pelosok Kaltim, seperti Kecamatan Maratua dan Sandaran.

    Meski pemerintah telah menjamin seragam gratis, Disdikbud Kaltim tidak melarang jika ada orang tua yang memiliki rezeki lebih dan ingin membelikan seragam secara mandiri untuk anaknya.

    "Jika ada orang tua yang secara mandiri ingin membelikan seragam untuk anaknya, itu dipersilakan. Nanti seragam gratisnya bisa jadi cadangan," pungkasnya.

    (Sf/Lo)