Samarinda - Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalimantan Timur (Kaltim) memulai Kick Off Gerakan Nasional Pengendalian Inflasi Pangan (GNPIP) untuk memperkuat komitmen pengendalian inflasi.

GNPIP menjadi gerakan Presiden Republik Indonesia Joko Widodo (Jokowi) untuk menurunkan inflasi. Ini ditunjukkan dari menurunnya inflasi pangan nasional dari 11,47 persen pada Juli 2023 menjadi 5,61 persen di Desember 2023.

Gubernur dan Wakil Gubernur Kaltim, Isran Noor dan Hadi Mulyadi pun melanjutkan GNPIP di Kaltim dengan tagline "Kaltim Berdaulat Pangan" dengan tujuh program inisiatif berhasil dicapai selama lima tahun ini.

Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) Kaltim telah melaksanakan tujuh program tersebut, yakni operasi pasar dan pasar murah, gerakan budidaya pertanian, Alsintan dan Sapras, perluasan KAD, distribusi pangan, digitalisasi data dan informasi serta penguatan koordinasi dan komunikasi.

Hadi Mulyadi menyampaikan komoditas saat ini yang membuat inflasi pangan adalah cabai.
"Faktor inflasi di Indonesia ini itu cabai, berbeda dengan Eropa saat ini yang banyak gunakan gas alam," ungkapnya.

Kegiatan ini berkolaborasi dengan Korem dan Bank Indonesia (BI) turut membantu dalam mengatasi inflasi.

Di tengah sambutannya, Hadi mengajak para Dandim untuk menanam cabai. "Tidak ada alasan kekurangan lahan. Hebatnya Korem kami minta 10 ribu hektare (Ha) yang ditanam, jadi 20 ribu ha dan ini yang perlu dicontoh Dandim lainnya agar mengikuti," ujarnya.

Kepala Perwakilan Bank Indonesia, Budi Wihartanto menyebut tingginya tingkat konsumsi ini selaras dengan hadirnya perpindahan IKN. "Perpindahan IKN ini berimpact pada konsumsi masyarakat dan yang terpenting saat ini yang kita hadapin adalah El Nino," imbuhnya.

Ia berharap pengendalian inflasi ini dapat dilakukan dengan melibatkan seluruh elemen. "Bersinergi dan berkolaborasi untuk pengendalian inflasi pangan komoditas yang bisa kita kendalikan, kami perlu sampaikan agar kita sama-sama bisa merasakan," pungkasnya.

(Sf/By)