Samarinda - Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim) terus berupaya meningkatkan produktivitas pertanian melalui program intensifikasi. 

Wakil Gubernur Kaltim, Seno Aji, mengungkapkan bahwa fokus utama saat ini adalah modernisasi alat pertanian dan pemurnian bibit padi.

"Kita akan melakukan intensifikasi pertanian, artinya peningkatan alat-alat pertanian supaya nanti petani bisa menggunakan alat-alat yang modern," ujar Seno Aji di Samarinda, Selasa (4/3/2025).

Pemerintah Provinsi Kaltim telah mulai menyalurkan bantuan alat mesin pertanian (alsintan) dan pupuk kepada para petani.

Salah satu target utama adalah meningkatkan hasil panen gabah hingga 8 ton per hektare. 

"Pak Prabowo meminta agar kita menunjukkan pembelian gabah di angka minimal Rp 6.500. Ini sudah mulai kita jalankan melalui koperasi atau tengkulak di lapangan, supaya harga gabah stabil," jelasnya.

Selain itu, pemerintah provinsi juga berupaya memurnikan bibit padi yang digunakan petani.

"Ternyata, yang kita temukan selama ini, petani menggunakan bibit yang tidak murni lagi. Kita ingin ada pemurnian bibit, sehingga mereka bisa panen 7 hingga 8 ton per hektar," tuturnya. 

Saat ini, dengan bibit yang kualitasnya menurun, petani hanya mampu memanen 3 hingga 4 ton per hektar.

Pemerintah Provinsi Kaltim juga menjajaki kerja sama untuk pengadaan peralatan pertanian modern.

"Kemarin, pihak Tiongkok menawarkan kerja sama. Nanti kita lihat mana yang lebih cocok dengan lahan di Kaltim," ujar Seno Aji. 

Ia menambahkan bahwa lahan di Kaltim berbeda dengan di Jawa, karena ada beberapa daerah yang berawa, sehingga pemilihan alat modern harus tepat agar tidak tenggelam.

Terkait harga pupuk, Seno Aji menyatakan bahwa pasokan pupuk sudah mulai membaik. 

"Yang diinginkan Pak Prabowo adalah pupuk langsung ke petani, tidak melalui distributor. Jadi, kita sedang membuat pola agar petani bisa langsung berhubungan dengan pabrik," jelasnya. 

Tujuannya adalah agar harga pupuk dari pabrik, misalnya dari Pupuk Kaltim (PKT), tidak mengalami kenaikan signifikan saat sampai ke petani di daerah seperti Sebulu atau Paser. 

"Kita ingin harga dari pabrik Rp 1.000, sampai ke petani juga Rp 1.000, bukan Rp 1.300," tegasnya.

(Sf/Rs)