Samarinda - Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalimantan Timur (Kaltim) merespons program nasional perumahan rakyat yang dicanangkan Presiden RI, Prabowo Subianto.

Fokus utama di daerah adalah program perbaikan kualitas rumah tidak layak huni, khususnya penggantian atap seng menjadi genteng.

Wakil Gubernur Kaltim, Seno Aji menegaskan instruksi presiden tersebut wajib dilaksanakan sebagai prioritas daerah.

Kini pihaknya telah memerintahkan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Perumahan Rakyat (PUPR-PERA) untuk melakukan pemetaan lapangan.

"Instruksi presiden harus kita lakukan. Saat ini kita sedang memitigasi dan memetakan rumah-rumah rakyat yang masih menggunakan atap seng untuk diganti," ujar Seno Aji, Selasa (10/2/2026).

Menurut Seno, meskipun jumlah rumah yang masih menggunakan atap seng di Kaltim tidak sebanyak di wilayah lain, pendataan akurat tetap diperlukan agar program ini tepat sasaran.

"Memang jumlahnya tidak banyak kalau di Kaltim, tapi mitigasi tetap kita lakukan. Mudah-mudahan Dinas PUPR bisa segera melaporkan hasil pemetaannya dalam waktu dekat," tambahnya.

Menariknya, program ini tidak hanya sekadar proyek fisik perbaikan rumah. Pemprov Kaltim melihat peluang ekonomi di balik kebutuhan material bangunan tersebut.

Seno Aji mengungkapkan rencana strategis untuk membangun industri genteng di tingkat lokal guna memenuhi kebutuhan program tersebut.

Langkah ini diambil agar anggaran program perumahan tidak lari ke luar daerah, melainkan berputar di Kaltim untuk menghidupkan ekonomi kerakyatan.

"Dari hasil mitigasi tersebut, kita akan buat industri genteng sendiri. Industrinya nanti akan diciptakan dan dikelola oleh Koperasi Merah Putih," jelasnya.

Pelibatan Koperasi Merah Putih ini sejalan dengan visi ekonomi kerakyatan yang diusung pemerintah provinsi. Dengan skema ini, koperasi akan berperan sebagai produsen material, sehingga program bantuan perumahan dari pemerintah pusat dapat memberikan multiplier effect (efek berganda).

Seno berharap program ini dapat segera bergulir setelah proses verifikasi data oleh Dinas PUPR-PERA rampung dan petunjuk teknis dari pemerintah pusat turun ke daerah.

(Sf/Lo)