Samarinda – Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim) tengah memperkuat sistem pengawasan keuangan daerah di tengah pemangkasan dana transfer ke daerah (TKD). 

Langkah ini dianggap penting agar setiap rupiah yang dibelanjakan pemerintah benar-benar memberi manfaat nyata bagi masyarakat.

Sekretaris Daerah (Sekda) Kaltim, Sri Wahyuni, menegaskan pembentukan tim auditor menjadi kunci untuk memastikan efisiensi dan akuntabilitas penggunaan anggaran. 

Ia menilai, kehadiran auditor bukan sekadar memeriksa laporan, tapi juga mengawal agar program prioritas tidak dikorbankan.

“Dengan adanya tim auditor, kita bisa tahu apakah anggaran sudah sesuai dengan program prioritas atau belum. Ini bagian dari mitigasi risiko,” kata Sri setelah pelantikan tim auditor di Samarinda, Senin (3/11/2025).

Kaltim diketahui memiliki lima program prioritas yang tertuang dalam KUA-PPAS 2026. Mulai dari bantuan keuangan untuk kabupaten/kota, pendidikan dan layanan kesehatan gratis, penanggulangan stunting, penguatan ketahanan pangan, hingga transformasi digital pemerintahan.

Sementara itu, Inspektur Daerah Kaltim, Irfan Pranata, menjelaskan tim auditor akan membantu pemerintah memetakan belanja prioritas dan menggeser anggaran dari kegiatan yang kurang mendesak.

“Kalau ada proyek yang belum terlalu penting, misalnya jalan di daerah dengan penduduk sedikit, bisa dialihkan ke program yang lebih berdampak,” ujar Irfan.

Irfan menambahkan, efisiensi terbesar bisa dilakukan di belanja pembangunan, bukan di belanja pegawai yang sifatnya tetap. 

“Kami ingin pengawasan berjalan terbuka dan hasilnya dirasakan langsung masyarakat,” tegasnya.

Pemprov Kaltim berharap pengawasan anggaran tak lagi bersifat reaktif, tetapi proaktif menjaga agar setiap program benar-benar menyentuh kebutuhan warga, bukan sekadar formalitas serapan anggaran.

(Sf/Rs)