Samarinda - Angin segar berembus bagi ribuan mahasiswa di Kalimantan Timur terkait pelaksanaan program pendidikan gratis atau yang populer disebut "Gratis Pol".

Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur (Pemprov Kaltim) memberikan jaminan tegas terkait kegelisahan mahasiswa yang terpaksa harus menalangi pembayaran Uang Kuliah Tunggal (UKT) atau SPP terlebih dahulu karena masalah administrasi.

Wakil Gubernur Kalimantan Timur, Seno Aji, memastikan bahwa uang mahasiswa yang sudah terlanjur disetorkan ke kampus tidak akan hangus, melainkan akan dikembalikan sepenuhnya.

Hal ini disampaikan Seno Aji menanggapi masukan dari kalangan akademisi yang menyoroti adanya mahasiswa yang harus menalangi biaya kuliah di awal, padahal program gratis sudah digadang-gadang.

"Bagi mahasiswa yang sudah terlanjur memberikan atau melakukan pembayaran SPP, kita akan kembalikan ke rekening masing-masing," tegas Seno Aji saat dikonfirmasi di Samarinda, Kamis (20/11/2025).

Seno Aji menjelaskan duduk perkara mengapa insiden talangan ini bisa terjadi. Menurutnya, saat itu Pemprov memang tengah menunggu turunnya Surat Keputusan (SK) dari Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri).

Namun, di saat yang bersamaan, pihak universitas memiliki tenggat waktu (deadline) penarikan uang SPP yang tidak bisa ditunda.

"Di situlah memang kami harus evaluasi juga, ke depan tidak boleh terjadi lagi," ujarnya.

Seno menambahkan bahwa anggaran program ini berlaku di bulan Oktober dan November sebagai anggaran perubahan. 

Pihaknya pun telah bergerak cepat melakukan evaluasi dan menyiapkan skema anggaran untuk tahun-tahun mendatang, termasuk persiapan anggaran 2026.

"Insyaallah hal tersebut tidak akan terjadi lagi," jaminnya.

Masyarakat diminta sedikit bersabar karena proses verifikasi data sedang dikebut. Seno Aji membeberkan bahwa dalam dua minggu terakhir, progres verifikasi berjalan sangat signifikan.

"Kita sedang melakukan (verifikasi), dan satu minggu dua minggu terakhir ini sudah banyak yang terverifikasi. Kemarin itu sudah hampir 60-70 persen," ungkapnya.

Pemprov Kaltim optimis sisa data yang belum terverifikasi akan rampung seluruhnya pada akhir bulan ini.

"Kita akan terus lakukan sampai akhir November ini. Mudah-mudahan semua 100 persen. Insyaallah begitu, karena tinggal sedikit lagi," tambahnya.

Tidak hanya untuk perguruan tinggi negeri, kabar baik ini juga berlaku bagi mahasiswa di Perguruan Tinggi Swasta (PTS).

Menjawab kekhawatiran apakah dana untuk swasta sudah digelontorkan, Seno Aji menegaskan bahwa PTS juga tetap harus melalui prosedur verifikasi yang sama.

Progres untuk kampus swasta bahkan disebut sudah mencapai angka yang menggembirakan.

"Perguruan tinggi swasta tetap harus ikut verifikasi dan sudah 70 persen saat ini tercapai. Masih tinggal 30 persen, kami optimis akhir November akan selesai," pungkasnya.

(Sf/Rs)