Samarinda — Pemerintah Kota (Pemkot) Samarinda mulai menerapkan sistem penganggaran berbasis Key Performance Indicator (KPI) outcome kepada seluruh OPD.

Kebijakan ini menitikberatkan pada penyelesaian masalah nyata di masyarakat, bukan sekadar mengejar penyerapan anggaran atau menghasilkan laporan kegiatan. 

Untuk memastikan target tercapai, evaluasi kinerja akan dilakukan secara berkala setiap triwulan, semester, hingga tahunan sebagai sistem peringatan dini (early warning).

Wali Kota Samarinda, Andi Harun, mengatakan setiap program yang diusulkan OPD wajib memiliki sasaran yang jelas, terukur, serta mampu menjawab persoalan yang dihadapi masyarakat.

"Setiap perangkat daerah harus menyusun program yang realistis. Yang pertama nama programnya, yang kedua komitmen dari program itu, masalah apa yang diselesaikan. Jadi berbasis terhadap masalah," ujar Andi Harun, Rabu (22/7/2026).

Menurut Andi Harun, pola penganggaran tersebut berbeda dari pendekatan sebelumnya yang lebih menitikberatkan pada realisasi anggaran dan keluaran (output). 

Kini, pemerintah ingin memastikan setiap rupiah yang dibelanjakan menghasilkan dampak nyata (outcome) bagi masyarakat.

Ia mencontohkan, apabila Dinas Sosial mengusulkan anggaran untuk penanganan kemiskinan, maka harus disertai target penurunan angka kemiskinan yang dapat diukur. Dengan demikian, efektivitas belanja daerah dapat dievaluasi secara objektif.

"Kalau Dinas Sosial mengajukan anggaran misalnya Rp100 juta, maka kira-kira penurunan angka kemiskinan kita berapa. Karena belanjanya harus tepat sasaran," tuturnya.

Untuk mendukung kebijakan tersebut, Pemkot Samarinda menetapkan indikator kinerja utama berbasis outcome, bukan hanya output yang bersifat administratif atau naratif.

"Kita akan tetapkan KPI outcome, tidak sekadar output. Karena kalau output biasanya bersifat naratif. Kalau outcome itu penyelesaian terhadap masalah yang memang harus diselesaikan," tegasnya.

Sebagai bentuk pengawasan, evaluasi tidak lagi hanya dilakukan di akhir tahun anggaran. Pemkot akan melakukan evaluasi setiap tiga bulan, enam bulan, hingga akhir tahun agar hambatan pelaksanaan program dapat diketahui lebih awal.

Menurut Andi Harun, evaluasi triwulanan menjadi instrumen penting untuk mengidentifikasi program yang belum berjalan sesuai target sehingga dapat segera dilakukan perbaikan.

"Kalau di triwulan kita sudah bisa menjadikan sebagai early warning. Kita bisa melihat apakah komitmen yang dijanjikan mulai tercapai atau belum. Kalau belum, kita evaluasi letak persoalannya. Kalau sudah tercapai, tentu kita apresiasi," ungkapnya.

Ia menegaskan keberhasilan program pemerintah ke depan tidak lagi diukur dari tingginya serapan anggaran semata, melainkan dari sejauh mana program tersebut mampu menyelesaikan persoalan masyarakat sesuai target yang telah ditetapkan.

"Evaluasi tidak boleh berhenti hanya pada realisasi program dan anggaran, tetapi juga harus melihat realisasi terhadap masalah yang menjadi komitmen untuk diselesaikan," pungkasnya.

(Sf/Lo)