Seputar Kaltim

    Pemkot Samarinda Tekankan Pentingnya Pilkada, Bakesbangpol: Habis ratusan miliar, rugi kalau golput

    Penulis:Tria|Redaktur:Rusdianto
    11 Juli 2024 pukul 15:40 WITA

    Sekretaris Bakesbangpol Samarinda, Miftahurrizqa dalam acara sosialisasi pendidikan politik dengan tema "Peran Media Menentukan Suksesnya Pilkada 2024" di Hotel Midtown Samarinda, Kamis (11/7/2024). (Foto: Tria/Seputarfakta.com)

    Samarinda - Pemerintah Kota (Pemkot) Samarinda melalui Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Bakesbangpol) menggelar kegiatan sosialisasi pendidikan politik dengan tema “Peran Media Menentukan Suksesnya Pilkada 2024” di Hotel Midtown Samarinda, Kamis (11/7/2024).

    Sekretaris Bakesbangpol, Miftahurrizqa,  menekankan pentingnya Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) sebagai penentu nasib kota Samarinda dalam lima tahun ke depan. 

    “Pilkada bukan hanya tentang terpilihnya seorang pemimpin, tapi juga mengenai program dan kebijakan yang akan dijalankan,” ujar Miftah dalam acara sosialisasi itu.

    Untuk itu, peran masyarakat dalam Pilkada harus benar-benar cerdas dalam memilih pemimpin. Menurutnya, hal terkecil tapi memberikan dampak yang besar untuk Samarinda dalam roda pemerintahan lima tahun ke depan ialah dengan memberikan hak suaranya di Tempat Pemungutan Suara (TPS) mendatang. 

    “Kebijakan-kebijakan yang berlaku sekarang itu juga asalnya dari kita sebagai masyarakat yang memilih mereka (pemimpin),” imbuhnya. 

    Lebih lanjut, masih ada masyarakat yang mengira bahwa penyelenggara pemilu atau pilkada ialah Bakesbangpol. Ini menunjukkan bahwa masih ada masyarakat Samarinda yang tidak teredukasi dengan baik soal politik. 

    “Penyelenggara pemilu itu Komisi Pemilihan Umum (KPU), Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP), sementara pemerintah dalam hal ini Bakesbangpol hanya membantu saja termasuk dalam hal penganggaran,” terangnya.

    Menyinggung soal anggaran, ia menyebut, besaran angka untuk penyelenggaraan Pilkada 2024 menyentuh angka kurang lebih Rp100 miliar. 

    "Kami menganggarkan Rp45 miliar untuk KPU, Rp17 miliar untuk Bawaslu, Rp12 miliar untuk Polri, dan Rp4 miliar untuk TNI, belum termasuk untuk di wilayah kecamatan dan kelurahan," jelasnya.

    Maka menurutnya akan sangat merugikan jika masyarakat memilih untuk tidak memberikan hak suaranya sesuai dengan ketentuan alias golput. 

    "Tugas kita adalah mengurangi golput dan membantu KPU, Bawaslu, serta pemerintah dalam memberikan edukasi kepada masyarakat mengenai pentingnya Pilkada bagi masa depan," tuturnya. 

    Acara sosialisasi ini diikuti oleh perwakilan dari seluruh media yang ada di Samarinda, baik cetak maupun elektronik. 

    Dengan adanya acara ini, Miftah berharap peran dari media dapat memberi edukasi kepada masyarakat akan pentingnya Pilkada sehingga dapat meningkatkan partisipasi dalam Pilkada tahun ini. 

    (Sf/Rs)

    Seputar Kaltim

    Pemkot Samarinda Tekankan Pentingnya Pilkada, Bakesbangpol: Habis ratusan miliar, rugi kalau golput

    Penulis:Tria|Redaktur:Rusdianto
    11 Juli 2024 pukul 15:40 WITA

    Sekretaris Bakesbangpol Samarinda, Miftahurrizqa dalam acara sosialisasi pendidikan politik dengan tema "Peran Media Menentukan Suksesnya Pilkada 2024" di Hotel Midtown Samarinda, Kamis (11/7/2024). (Foto: Tria/Seputarfakta.com)

    Samarinda - Pemerintah Kota (Pemkot) Samarinda melalui Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Bakesbangpol) menggelar kegiatan sosialisasi pendidikan politik dengan tema “Peran Media Menentukan Suksesnya Pilkada 2024” di Hotel Midtown Samarinda, Kamis (11/7/2024).

    Sekretaris Bakesbangpol, Miftahurrizqa,  menekankan pentingnya Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) sebagai penentu nasib kota Samarinda dalam lima tahun ke depan. 

    “Pilkada bukan hanya tentang terpilihnya seorang pemimpin, tapi juga mengenai program dan kebijakan yang akan dijalankan,” ujar Miftah dalam acara sosialisasi itu.

    Untuk itu, peran masyarakat dalam Pilkada harus benar-benar cerdas dalam memilih pemimpin. Menurutnya, hal terkecil tapi memberikan dampak yang besar untuk Samarinda dalam roda pemerintahan lima tahun ke depan ialah dengan memberikan hak suaranya di Tempat Pemungutan Suara (TPS) mendatang. 

    “Kebijakan-kebijakan yang berlaku sekarang itu juga asalnya dari kita sebagai masyarakat yang memilih mereka (pemimpin),” imbuhnya. 

    Lebih lanjut, masih ada masyarakat yang mengira bahwa penyelenggara pemilu atau pilkada ialah Bakesbangpol. Ini menunjukkan bahwa masih ada masyarakat Samarinda yang tidak teredukasi dengan baik soal politik. 

    “Penyelenggara pemilu itu Komisi Pemilihan Umum (KPU), Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP), sementara pemerintah dalam hal ini Bakesbangpol hanya membantu saja termasuk dalam hal penganggaran,” terangnya.

    Menyinggung soal anggaran, ia menyebut, besaran angka untuk penyelenggaraan Pilkada 2024 menyentuh angka kurang lebih Rp100 miliar. 

    "Kami menganggarkan Rp45 miliar untuk KPU, Rp17 miliar untuk Bawaslu, Rp12 miliar untuk Polri, dan Rp4 miliar untuk TNI, belum termasuk untuk di wilayah kecamatan dan kelurahan," jelasnya.

    Maka menurutnya akan sangat merugikan jika masyarakat memilih untuk tidak memberikan hak suaranya sesuai dengan ketentuan alias golput. 

    "Tugas kita adalah mengurangi golput dan membantu KPU, Bawaslu, serta pemerintah dalam memberikan edukasi kepada masyarakat mengenai pentingnya Pilkada bagi masa depan," tuturnya. 

    Acara sosialisasi ini diikuti oleh perwakilan dari seluruh media yang ada di Samarinda, baik cetak maupun elektronik. 

    Dengan adanya acara ini, Miftah berharap peran dari media dapat memberi edukasi kepada masyarakat akan pentingnya Pilkada sehingga dapat meningkatkan partisipasi dalam Pilkada tahun ini. 

    (Sf/Rs)